Lombok Timur, (postkotantb.com) - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy pada acara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bergerak yang berlangsung secara hybrid Selasa (20/9) menyampaikan, pada tahun 2018 angka stunting di Lombok Timur mencapai 47 persen.
Namun tahun 2022 ini, Pemkab Lotim berhasil menurunkan angka menjadi 17 persen hingga pekan kedua September. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, Lombok Timur berhasil mencapai urutan ke-6 dari sebelumnya di posisi ke-9.
Keberhasilan Lombok Timur menurunkan prevalensi stunting tersebut mendapat apresiasi Kepala BKKBN Republik Indonesia, Hasto Wardoyo. Ia mengaku bangga kepada Lombok Timur karena sebelumnya kabupaten ini memiliki angka stunting yang lebih tinggi diantara kabupaten lainnya di NTB maupun secara nasional.
"Saya yakin, tahun ini posisi Lotim akan naik. Saya berpesan, mari kita gotong-royong bersama masyarakat dan seluruh jajaran, baik swasta maupun pemerintah itu menjadi kunci yang penting,” ujarnya.
Menurutnya upaya pencegahan relatif lebih mudah dibanding penanganan. Begitu pun penanganan stunting untuk usia di bawah dua tahun.
Sementara itu Kepala Dinas P3AKB Lotim, H. Ahmat dalam laporannya menyampaikan Kabupaten Lombok Timur memiliki 3.063 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB yang tersebar di 21 kecamatan dan 254 desa/kelurahan. Ia optimistis Lombok Timur dapat meraih target 14 persen sesuai target nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wanita itu diisi pula penandatanganan komitmen sekaligus dikukuhkannya Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy sebagai Orang Tua Asuh Pencegahan Stunting oleh Kepala BKKBN RI. Selain itu Ketua TP PKK Hj. Hartatik Sukiman Azmy dinobatkan sebagai duta pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur, sementara Ketua GOW Hj. Siti Kudsiah Rumaksi sebagai Duta Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan Ketua Dharma Wanita Hj. Siti Nurhidayati Juaini Taofik sebagai duta Gender Champion Lotim.
Kegiatan yang dihadiri pula jajaran OPD teknis, dan Forkopimda ini diikuti pula oleh kepala desa, camat, PLKB, kader, dan seluruh pemangku kepentingan. (Mul)
0 Komentar