Breaking News

Wabup Danny Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Jawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap APBD Tahun Anggaran 2023

 


Lombok Utara,  (postkotantb.com) - Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng menhadiri Rapat Paripurna DPRD terkait jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2023, yang diselenggarakan di Ruang Sidang Dewan, Kamis (17/11).

Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur SH dan disaksikan oleh 21 anggota dewan. Hadir pula pada kesempatan tersebut para unsur Perwakilan Forkopimda KLU, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, Para asisten dan Staf Ahli Bupati.

Atas pandangan umum fraksi gabungan Fraksi Demokrat, PBK, dan PAN membahas terkait beberapa hal, diantaranya optimalisasi pengurangan kebocoran pajak yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem pemungutan pajak daerah secara online dan terintegrasi, wabup menjawab bahwa pemerintah setuju atas pendapat tersebut.

Terhadap pajak daerah, pungutan sudah dilaksanakan secara online. Sedangkan terhadap retribusi daerah saat ini, tengah proses menuju online, namun kesiapan teknis tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah namun juga oleh lembaga terkait.

Kemudian terkait pandangan fraksi yang membahas tentang terdapatnya ruang kelas yang tidak layak untuk digunakan dalam proses belajar mengajar akibat gempa bumi tahun 2018, terdapat 163 ruang kelas pada 41 SD dan SMP sederajat yang harus dibangun dan 107 ruang kelas pada 28 SD dan SMP sederajat yang butuh untuk dilakukan rehabilitasi.


Atas hal tersebut, Wabup Danny menjawab bahwa untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas tersebut, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 sebesar Rp 8.250.844.824, tahun 2022 sebesar Rp 6.374.190.194 dan dalam tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 1.941.796.728.

Selanjutnya atas pandangan umum fraksi gabungan fraksi partai Kebangkitan Bangsa, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar dan fraksi Gerindra tentang beberapa hal diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi, wabup menjawab dengan menjelaskan beberapa program yang telah dijalankan pemerintah melalui dinas sosial PP dan PA yaitu PKH, BPNT, BST, BLT, pembagian sembako untuk mengurangi untuk mengurangi pengaruh inflasi akibat kenaikan BBM.

Wabub juga menjelaskan cara mengintervensi masyarakat miskin juga antara lain dengan peningkatan sinergi penanganan kemiskinan pada keluarga nelayan dan perempuan pesisir melalui program budidaya vanamei dan intervensi lintas sektor. Diharapkan dengan semakin banyaknya kegiatan yang mendukung pemberantasan kemiskinan akan berdampak pada penurunan jumlah masyarakat miskin.

Terkait pandangan fraksi-fraksi tentang sektor andalan Kabupaten Lombok Utara sebagai tujuan dari RPJMD yaitu pengembangan pariwisata dan pengembangan pertanian berkelanjutan, Wabup menjawab bahwa pemerintah akan melakukan beberapa upaya yang dilakukan khususnya di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2023 adalah dengan melakukan beberapa program kegiatan. Diantaranya kegiatan sosialisasi haki, kegiatan meningkatkan keterampilan para pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan singkat, serta mempromosikan kesenian pada event-event pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.

Selanjutnya untuk sektor pertanian berupa pemberian bantuan pengembangan budidaya anggur, vanili, bibit durian, bibit kelapa, bantuan pupuk, benih tembakau dan peralatannya, serta obat-obatan tembakau, dan plastik kemasan tembakau, untuk sektor perikanan dengan pengembangan budidaya udang vaname system kolam bundar yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan untuk sektor peternakan upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran puskeswan dalam meningkatkan status kesehatan ternak di Kabupaten Lombok Utara.

“Adapun hal- hal yang sifatnya masukan dan saran, akan kami catat sebagai penyempurnaan dalam penyusunan RAPBD tahun 2023 ini,” tutupnya.(@ng)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close