Sumbawa Besar, (postkotantb.com) - Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany mengikuti Roadshow Daring bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI), di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/02/2023). Roadshow daring ini dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Sumbawa. Roadshow daring ini diikuti oleh Wakil Gubernur NTB dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB.
Sesuai dengan arahan Presiden RI, Indonesia menargetkan angka stunting harus di bawah 14 persen dan kemiskinan ekstrim mendekati 0 persen secara nasional pada tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Menko RI, Muhadjir Effendy dalam sambutannya.
Menko Muhadjir juga mengatakan bahwa kegiatan Roadshow daring ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu, kendala dan permasalahan tentang percepatan penurunan stunting yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB, yang kemudian dicarikan solusinya.
Pada roadshow tersebut, Menko juga meminta seluruh Bupati/Walikota masing-masing untuk memaparkan progres ataupun permasalahan dalam penanganan penurunan stunting dan penghapusan angka kemiskinan ektrim.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wabup Sumbawa dalam laporannya menyampaikan bahwa dari hasil Sistem Survey Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi, yaitu sebesar 29,7 persen dengan jumlah balita dan keluarga yang telah dilakukan survey sebanyak 600 sasaran balita di 24 kecamatan. Sedangkan hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022, angka prevelansi stunting di kabupaten sumbawa sebesar 8,11 persen dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 36.260 balita di 24 kecamatan.
"Saat ini angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumbawa sebanyak 29.217 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan, dengan rincian Desil kesejahteraan 1 sebanyak 10.928, Desil kesejahteraan 2 sebanyak 10.947, Desil kesejahteraan 3 sebanyak 7.342 jiwa," tuturnya.
Selain itu, mengacu pada data sebaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kabupaten Sumbawa, disebutkan sebanyak 29.217 jumlah keluarga yang terbagi dari desil 1 hingga desil 4 pada tahun anggaran 2022, kemudian pemerintah pusat melakukan intervensi pada 964 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada kesempatan tersebut, Wabup berharap agar Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK RI menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten/kota lokus pendampingan dalam percepatan penurunan stunting. Wabup juga meminta dukungan program BSPS untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, serta dukungan untuk kelanjutan pembangunan RSUD Sumbawa. (Well/anto)
0 Komentar