Lombok tengah, (postkotantb.com) - Program Redistribusi pengesahan lahan pekarangan dan lahan usaha untuk kepemilikan sertifikat tanah yang tercanangkan dilingkup Kementrian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja Lombok tengah terhadap warga binaan yang bermukim di Desa Mekar Sari Praya Barat dan Desa Batu Jangkih Praya Barat Daya dianggap dengan sengaja dilalaikan kepengurusannya, hingga tidak ada upaya penyelesaian secara kongkrit.
Padahal pada aksi demo ratusan warga 2 Desa tersebut pada 03 Maret 2023 lalu. Pihak Disnaker janji akan tuntaskan dalam waktu 1-2 minggu saja. Faktanya, sampai 1 bulan lebih berlalu Disnaker bungkam. Tidak ada kabar kepastian tindak lanjutnya seperti apa.
Dan kini masyarakat jadi terkatung-katung. Tidak heran jika Deklarasi NTB tuding Disnaker Loteng berkhianat pada aspirasi masyarakat. Karena telah memberi harapan palsu belaka.
"Jika tidak becus bekerja, akui saja, jangan menelan ludah sendiri, yang akhirnya korbankan masyarakat," ketus Agus Ketua Deklarasi NTB, Rabu, (05/04/2023).
Agus menerangkan, jika dari pihak warga segala syarat dan ketentuan sebagai kewajiban telah dipenuhi warga. Bahkan pihak Pemerintah Desa Mekar Sari dan Batu Jangkih sampai serahkan data berulang kali, mana yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Lantas pertanyaannya, apa yang buat prosesnya mandek ? padahal solusinya sederhana.
Tinggal Disnaker terbitkan rekomendasi surat permohonan saja perpanjang tanganan warga penerima manfaat sebagai bahan pengajuan ke Bapenda dan pengambilan sertifikat di BPN Lombok tengah.
"Jika alasannya mengacu pada Perbup, kan Perbupnya juga sudah jadi, lalu apa kendalanya lagi, kok dipersulit dan buat masalah jadi runyam," beber Agus geram.
Sementara dari Dua Dinas terkait, yakni pihak Bapenda dengan ranah kepengurusan BPHTB terhutang dan BPN sebagai penerbit sertifikat tanah sendiri diketahui sifatnya hanya menunggu rekom dari Disnaker sebagai sumber program.
"BPN tinggal satu langkah saja selesai, hanya tunggu hasil BPHTB Bapenda, Sekalipun seandainya harus berbayar di Disnaker warga siap, apalagi jika memang nihil tanpa bayaran yang katanya program gratis, tapi kok malah saling lempar tanggung jawab di internal Disnaker, tidak ada tim solid, warga jadi bingung," sindirnya kembali.
Tak ayal jika Agus menduga anggaran kepengurusannya malah sudah habis duluan sebelum program tuntas, makanya terjadi sengkarut. Tudingnya.
Disisi lain, berkaca pada program sejenis di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan malah sudah tuntas. Kok dì Disnaker molor. Ketika diklarifikasi Deklarasi NTB jawabnya tidak masuk akal, justru masih bicara data tidak lengkap dan sebagainya.
Sehingga melalui pemberitaan ini, Deklarasi NTB bersama masyarakat mendesak persoalan tersebut segera dituntaskan. Supaya rilis BPHTB jelas oleh Bapenda untuk kemudian dilanjutkan ke BPN.
"Kami terus pantau dan bertekad gas pol persolan ini hingga tuntas, " tandasnya. (Irs)
0 Komentar