Plt. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, H Lalu Makripuddin didampingi Ketua Satgas Penahanan Stunting dan Sekretaris Perwakilan BKKBN NTB.

Lombok Barat (postkotantb.com) -  Plt. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, H Lalu Makripuddin menyampaikan, angka Stunting di NTB menunjukan trend yang menggembirakan.

Menurut data yang diperoleh dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat (EPPGBM), kasus menurun diangka 16 persen. Ini cukup signifikan dari target hingga Tahun 2024 sebesar 14 persen.

"Karena memang kita secara intens melakukan kegiatan dibawah Bu Wakil Gubernur NTB melalui beberapa pendekatan," ungkap Makripuddin usai penutupan Rapat Koordinasi Regional Satgas Stunting Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023 di Hotel Jayakarta, Batu Layar, Lombok Barat (25/05).

Salah satunya kata Makripuddin, kegiatan Gotong Royong Bhakti Stunting. Kegiatan ini melibatkan siswa di SMA, SMK, Madrasah, Pondok Pesantren serta ASN, secara rutin mengumpulkan telur untuk diberikan ke anak-anak yang mengalami Stunting.

Jika dalam tiga bulan, belum menunjukan hasil maka jangka waktunya ditambah sampai enam bulan. "Alhamdulillah selama enam bulan kemarin, anak-anak bisa sembuh dari Stunting," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan perguruan tinggi melalui Mahasiswa Peduli Stunting (PENTING) untuk intens berkampanye mengajak masyarakat untuk bersama-sama menangani Stunting. Baik di saat KKN, maupun di setiap kegiatan kemahasiswaan lainnya.

"Bahkan sekarang sudah ada yang namanya Perguruan Tinggi Pengampu di kabupaten kota dan itu sudah berjalan. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan launching dalam rangka mengerahkan s tiap mahasiswa di kabupaten kota," bebernya.

Di sisi lain, Makripuddin mengaku sempt mengalami beberapa kendala dalam penanganan stunting. Antara lain perilaku dan pola asuh masyarakat terhadap anak. Menurutnya, masalah stunting terkadang tidak disebabkan kondisi ekonomi.

"Mereka kadang menganggap anaknya Stunting tidak masalah, padahal ini masalah besar. Sehingga sumber gizi tidak maksimal diberikan ke anak-anak," sebutnya.

"Kedua, memang ada beberapa kasus Stunting disebabkan ekonomi. Tapi tantangan yang terberat itu tadi, masalah perilaku. Merubah perilaku itu tidak mudah. padahal ini menyangkut SDM," ulasnya.

Ketua Satgas Stunting Provinsi NTB, Dr Karyono menjelaskan, data EPPGM bersifat dinamis. Karena pengukurannya dilaksanakan setiap bulan. Namun memang dari kunjungan posyandu mencapai 95 persen dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

"Kalau dilihat dari tahun 2022, memang kabupaten prioritas peningkatan kasus Stunting ada di Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Tapi dari indikator nasional, kabupaten yang sudah sampai di bawah 14 persen itu Kabupaten Sumbawa Barat," jelasnya.(RIN)