 |
| Dok RIN. |
Mataram (postkotantb.com) - Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional dan dekatkan layanan Kanwil Kemenkumham NTB untuk masyarakat, Kanwil Kemenkumham NTB kembali menggelar hari kedua Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) di Jumat (24/08).
MIPC yang terselenggara hingga 25 Agustus 2023 di Taman Loang Baloq, Kota Mataram ini, tidak hanya menghadirkan Layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum (AHU), Bantuan Hukum dan Imigrasi.
Hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta berbagai stand UMKM NTB, turut meramaikan kegiatan tersebut. MIPC juga dimeriahkan oleh penampilan Grup Band Amtenar yang manggung bareng Walikota Mataram, Mohan Roliskana. Tak heran, masyarakat antusias datang berbondong-bondong untuk hadir di MIPC.
Dalam pembukaan secara resmi MIPC, Staf Khusus Menteri di Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono, mengatakan bahwa NTB, memiliki banyak potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan.
"NTB punya potensi IP and Tourism dengan 5 (lima) indikasi geografisnya. Peran KI disini dengan MIPC yang hadir di tengah masyarakat menjadi salah satu upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan perlindungan KI. Tentunya dengan kerja sama dan sinergi dengan seluruh stakeholder," ujar Krismono didampingi jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama beserta Forkopimda.
Menurut catatan DJKI, pertumbuhan ekonomi NTB pada tahun ini mencapai 4,11 persen. Dengan UMKM sebanyak 118.612 unit. Tercatat pula pertumbuhan KI di NTB sebanyak 1.639 permohonan pada 2022 dan hingga bulan Agustus 2023, memiliki 732 permohonan.
MIPC merupakan Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual yang bergerak menjadi salah satu program unggulan yang digagas oleh DJKI. MIPC diperlukan untuk mendorong potensi Kekayaan Intelektual Indonesia dari segi kuantitas, maupun kualitas permohonan.
Sehingga potensi Kekayaan Intelektual dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.(RIN)
0 Komentar