.
postkotantb.com/Lalu Indrawan
Mataram (postkotantb.com) - Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Kabupaten Kota Se Provinsi NTB dalam rangka mengoptimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Selasa (12/9/2023) di Hotel Lombok Raya.
Kegiatan ini sesuai denga8n Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.4.3-667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023. Kegiatan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) mengambil tema “ Penguatan Forkopimda dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah”.
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat bersama Dirjen DAK.
Ditemui awak media, Ketua DPRD Sumbawa itu mengapresiasi kegiatan ini sebagai "Kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Daerah melalui Peran Gubernur NTB di seluruh wilayah Provinsi NTB sangat kita harapkan.
Meskipun ini kegiatan perdana setidaknya ada oleh oleh yang kita bawa pulang sehingga Keberadaan Forkopimda sebagai elemen penting dalam pembangunan Daerah, tentunya membutuhkan sinergitas dan kolaborasi positif dengan Pemprov NTB.
Karena sebagai wakil Pemerintah Pusat posisinya sangat strategis. Terlebih kemampuan keuangan Daerah saat ini masih sebagian besar tergantung dengan Anggaran Pusat, "sehingga diharapkan dana alokasi khusus di Daerah Kita semakin bertambah dengan menyasar sektor pembangunan yang strategis yang menopang peningkatan PAD" Ungkap Rafiq sapaan akrab Ketua DPRD Sumbawa itu.
Rafiq menambahkan, Dengan adanya hubungan dan sinergitas yang baik antar daerah akselerasi pembangunan dapat tercapai baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan" Imbuhnya.
Kemudian lanjutnya peran Gubernur penting juga sebagai pemersatu yang melakukan pembinaan agar persatuan kesatuan bangsa itu tetap terjaga, bagaimana penanganan konflik, mengembangkan kehidupan yang demokratis dan melakukan koordinasi antar kabupaten/ kota terlebih agenda Nasional seperti Pemilu, pilkada dan Pilpres mendatang membutuhkan suasana kekompakan Forkopimda dan kondusifitas daerah.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah SE.M.Sc menyebutkan bahwa sejak dilantik oleh Presiden RI yang pertama kali dipesankan dengan singkat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Gubernur itu adalah satu-satunya Wakil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu dengan instrumen yang cukup lengkap Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat sangat tinggi kapasitasnya di daerah.
"Gubernur adalah pimpinan tertinggi di wilayah Provinsi hingga Kabupaten. Misalnya di Sumbawa ada Dinas Pendidikan yang mewadahi jenjang pendidikan dari perguruan tinggi hingga TK terkadang melupakan hal ini begitu juga di Kabupaten Lombok Timur Lombok Tengah dan semua kabupaten lainnya. oleh karena itu segala yang berkaitan dengan pemerintah dan perangkat yang ada dari pemerintah provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat misalnya dinas Pendidikan" paparnya.
Lanjut Rafiq disini dibutuhkan kekompakannya Forkopimda dengan elemen TNI, Polri Kejaksaan dengan pemerintah pusat dengan sinergi yang luar biasa dengan pemerintah daerah kabupaten /kota akan bisa membangun daerah kita "Memang terkadang-kadang tidak harus dengan acara-acara formal hubungan itu terbangun tetapi secara tidak formal juga penting.
Dengan kekompakan kita akan mampu menjaga dan membangun NTB. oleh karena itulah Alhamdulillah sampai saat Ini tetap kompak dan kondusif," pungkasnya.
Berdasarkan hasil rapat diperoleh kesimpulan dan pointer pertama, bahwa GWPP menjadi bagian yang penting dalam menyambung komunikasi Kabupaten atau kota dengan pemerintah pusat, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dibicarakan secara Arif antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.
Ketiga terkait dengan hubungan program Mandatory dari pemerintah pusat yang menjadi delegasi dalam pembangunan dibutuhkan sinergi dan akselerasi dengan pemerintah daerah selanjutnya keempat terkait dengan agenda pemilu pilkada dan pilpres daerah diharapkan sudah siap dengan sumber anggaran dan keenam kewajiban dalam menjaga kondusifitas daerah menjadi tanggung jawab bersama. (Lalu/Ruf)
0 Komentar