Lombok Timur (postkotantb.com) - Jumlah difabel atau anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Lombok Timur cukup tinggi. Lebih dari 1000–an anak difabel di daerah ini membutuhkan perhatian khusus, karena selama ini masih banyak hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan belum terpenuhi. Dari pendidikan hingga pengakuan negara dalam bentuk dokumen seperti KTP dan akta kelahiran.
Menyadari hal itu, Pj Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan agar lebih memperhatikan dan sabar dalam mengurus para difabel.
“Mereka butuh pemberdayaan to give ability dan otority. Artinya harus diberikan kemampuan dan kewenangan,” ungkapnya saat menyampaikan keynote speaker pada acara Aksi Kolektif Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemberdayaan Disabilitas dalam Mencapai SDG’S pada Sabtu (2/12) di Pendopo Bupati.
Ia mengingatkan bahwa perlu adanya lingkungan yang ramah difabel seperti akses mudah, fasilitas umum yang dapat diakses dan infrastruktur yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan difabel. Selain itu, lingkungan sosial yang mendukung dan inklusif juga penting untuk mendorong partisipasi aktif mereka.
Lebih lanjut ia mengaku senang dengan diksi aksi kolektif. Sebab menurutnya segala permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri melainkan bersama para stakeholder yang memiliki tujuan yang sama.
Sementara itu, Perwakilan BaKTI/LRC Muhammad Taufan, mengingatkan agar tidak lagi menggunakan istilah cacat dalam penyebutan orang-orang yang berkebutuhan khusus, melainkan difabel. Ia sepakat dengan Pj. Bupati bahwa diperlukan upaya bersama dalam pembangunan untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas, menghubungkan dan membuka akses layanan pemerintah, mendorong dan memperkuat keberdayaan masyarakat untuk mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara.
Program Kemitraan Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah satu dari upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif.
Ia pun menegaskan program inklusi memiliki durasi yang cukup panjang. Karena itu Ia berharap sinergisitas tetap terjaga agar hak-hak para penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
Pada kesempatan yang sama Pj. Ketua TP-PKK Lombok Timur Hj. Nurhidayati menyambut baik aksi kolektif yang berkaitan dengan program PKK tepatnya program di Pokja I yaitu pembinaan karakter keluarga, pembinaan karakter anak sejak dini, mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital, “Karena disadari atau tidak peran digital hampir mempengaruhi semua segi aspek kehidupan kita, termasuk kekerasan terhadap perempuan walaupun dampak positifnya juga banyak,” katanya.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Pimpinan Ormas Wanita, OPD terkait, Dinsos, DP3AKB, Forum Anak, CSO, HWDI, Kades Program Inklusi, Kepala Unit PPA Polres Lotim dan UPTD PPA (Mul).
0 Komentar