Breaking News

Tuntut Kenaikan Harga Jagung, Senin Ribuan Petani Geruduk Kantor Bupati Sumbawa

 

Tuntut Kenaikan Harga Jagung, Senin Ribuan Petani Geruduk Kantor Bupati Sumbawa
Koordinator aksi yang juga ketua  LP2KP Kabupaten Sumbawa Muhammad Sidik.SH. Foto Istimewa
Sumbawa Besar (postkotantb.com) - Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPD- LP2KP) Kabupaten Sumbawa Bersama Aliansi Petani Jagung (APJ) besok, Senin (29/4) akan menggelar aksi unjuk rasa dikantor Bupati Sumbawa.

Koordinator aksi yang juga ketua  LP2KP  Kabupaten Sumbawa Muhammad Sidik.SH kepada media ini mengatakan, bahwa dirinya bersama ribuan petani yang berasal dari lima desa di kecamatan Plampang akan melakukan unjuk rasa, terkait dengan persoalan anjloknya harga jagung ditingkat pengusaha.

"Insya Allah ada ribuan petani besok  (hari ini-eed)turun ke kantor Bupati untuk melakukan unjuk rasa terkait anjloknya harga jagung ditingkat pengusaha," ujar Adhe akrab ia disapa.

Dikatakannya, kedatangan ribuan petani tersebut yakni untuk mendesak Bupati Sumbawa agar bisa menetapkan harga jagung minimal Rp 5.000.

"Jadi kedatangan ribuan petani tersebut yakni untuk mendesak Bupati Sumbawa agar bisa menekan dan menetapkan harga jagung minimal Rp 5.000

Sedangkan terkait dengan adanya surat dari Bapanas bagi Adhe itu sangat merugikan petani. Karena dengan KA 15 tersebut petani dirugikan bukan diuntungkan.

"Dengan adanya surat dari Bapanas tersebut petani justru terkejut. Karena dengan KA 15 pengusaha bisa membeli jagung petani dengan harga Rp 5.800 dan itu baru kita dengar saat ini. Karena yang berlaku saat ini hanya KA 17. Lalu tiba-tiba tiba ada surat edaran tersebut yang menyebutkan KA 15 ini ada apa," geramnya.

Diungkapkannya, bahwa saat ini dengan harga Rp 5.000 saja petani belum tentu untung. Karena biaya yang dikeluarkan oleh petani dari  penanaman hingga proses panen sangat banyak. Artinya sudah saatnya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD Sumbawa berpihak kepada petani bukan kepada pengusaha.

"Saatnya petani berdaulat dan Pemerintah harus melindungi nya," Tandas Adhe. (Red)

0 Komentar

Posting Komentar
DISCLAIMER: POST KOTA NTB menggunakan iklan pihak ketiga ADSTERRA. Kami tidak bisa sepenuhnya mengatur tayangan iklan. Jika muncul tayangan iklan yang dianggap melanggar ketentuan, harap hubungi kami untuk kami tindaklanjuti.

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close