 |
| Wabup Nursiah di kegiatan sosialisasi SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (30/04/2024) di Swiss-Belcourt Hotel, Lombok Tengah.Foto Ist/Lalu Irsyadi |
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai disosialisasikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Selasa, 30 April 2024 di Swiss-Belcourt Hotel, Lombok Tengah.
Pesertanya berasal dari kalangan Kepala OPD, Camat, dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Lombok Tengah.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M.Nursiah S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kab. Lombok Tengah, H. L. Firman Wijaya, ST.,MT., Analis Kebijakan Muda pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Haji Munawwarah.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Sosialisasi SPBE, Kadis Kominfo, Drs. H. Muhamad menyampaikan, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mendorong dan mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan di seluruh tingkat baik pemerintah pusat maupun daerah, dengan harapan proses pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintah dapat lebih efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi SPBE ini dalam implementasi penerapannya di Daerah.
Saat ini Diskominfo Lombok Tengah sedang menyiapkan konsep penyusunan arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Tengah.
" Dasar Hukum pelaksanaan SPBE merujuk pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Didukung Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah," papar Muhammad.
Tujuannya, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperbaiki implementasinya di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Wakil Bupati Lombok Tengah HM.Nursiah dalam sembutannya mengatakan Apapun agenda Pemerintah, harapannya kehidupan masyarakat semakin baik setiap harinya.
Kaitan dengan SPBE, menurutnya, sebuah kebijakan untuk menghasilkan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Penguatan SPBE dapat meningkatkan transparansi, dengan begitu masyarakat tidak akan banyak bertanya tentang agenda dan kegiatan pemerintah.
" Pembangunan jalan misalnya, sangat penting untuk publikasi data, proses perencanaan sampai proses akhir sehingga menjadi output berupa jalan untuk dipublikasikan secara transparan,
Kalau rangkaian proses penyusunan program itu disampaikan secara terbuka, transparan, disampaikan secara utuh, maka masyarakat tidak akan banyak bertanya-tanya," ucapnya.
Kedepan, SPBE harus mampu menghubungkan langsung dengan kebutuhan masyarakat baik di sektor UMKM, pertanian, perikanan, koperasi dan lainnya. Melalui sistem ini akan mempermudah dalam melihat kecenderungan pasar. Maka SPBE sangat menentukan bagi kemajuan daerah.
Analis Kebijakan Muda pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Haji Munawwarah menerangkan KemenPAN-RB mendorong Pemkab Lombok Tengah untuk bisa menyelesaikan arsitektur SPBE. Hal demikian akan menjadikan seluruh OPD dapat memiliki pedoman untuk dapat melaksanakan SPBE dengan baik.
Sejauh ini progres SPBE di Kabupaten Lombok Tengah memperlihatkan progres ke arah positif, hal ini terlihat dari nilai indeks SPBE Kabupaten Lombok Tengah yang selalu meningkat setiap tahun." ujarnya.
Kegiatan sosialisas berakhir dengan penandatanganan komitmen bersama oleh kepala OPD terkait peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Kabupaten Lombok Tengah. (Irs)
0 Komentar