![]() |
Anggota Komisi V DPRD NTB, H Didi Sumardi, saat menerima massa aksi dari Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL), di depan Gedung Kantor DPRD NTB, Kamis (23/01/2025). |
Mataram (postkotantb.com) - Komisi V DPRD NTB memberikan atensi khusus atas keluhan dan aduan Lembaga Forum Perlindungan Pahlawan Devisa Lombok (LFPPDL), dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor DPRD NTB, Kamis (23/01/2025).
Sebelumnya, Aksi forum tersebut dilatarbelakangi persoalan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, hingga Colling Pasport, gagal diberangkatkan kerja ke Negeri Jiran Malaysia.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada forum yang menfasilitasi PMI yang bermasalah, sebagaimana surat yang sudah disampaikan ke kami di dewan," ungkap Anggota Komisi V DPRD NTB, H Didi Sumardi.
Ia mengaku, saat ini pihaknya belum menerima data secara utuh dari forum tersebut. Namun dari orasinya, disebutkan bahwa jumlah Calon PMI yang gagal berangkat sekitar 762 orang.
Di sisi lain, lanjut politisi Partai Golkar ini, keluhan yang tertuang dalam aksi massa memberikan gambaran sementara. Permasalahan ini lebih di titik beratkan pada sisi hubungan (perjanjian) antara perusahaan dan calon PMI.
Dirinya telah berkomitmen akan mengawal persoalan calon PMI itu hingga tuntas. Selain itu, pihaknya juga pada Jumat pekan ini, akan menggelar audiensi dan mengundang instansi terkait. Terlebih, pihak perusahaan yang terlibat persoalan tersebut dan LFPPDL.
"Mudah-mudahan semua pihak hadir. Terutama perusahaan sebagai bagian dari itikad baiknya. Saya pun sudah berkoordinasi dengan dinas untuk mengecek perusahaan itu," tegasnya.
"Setelah nanti di cek oleh dinas, kami akan mendapatkan gambaran utuh tentang masalahnya seperti apa. Sehingga kami bisa membantu mengurai dan mencarikan solusinya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua LFPPDL, Lalu Kedim, menyambut baik komitmen Komisi V DPRD NTB untuk menggelar audiensi pihaknya, bersama dinas terkait dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam persoalan PMI ke negeri Jiran.
Disebutkan dia, ada empat perusahaan yang terlibat. Diantaranya PT Cahaya Lombok, PT Pamong, PT Azizra, dan PT. Citra. Dari total yang gagal berangkat, tambahnya Kedim, masih ada sekitar 50 Calon PMI dijanjikan bekerja di sektor ladang, juga gagal diterbangkan ke Malaysia.
"Makanya kita akan bahas secara khusus terkait beberapa, tapi kami juga akan membahas terkait beberapa hal di dalam audiensi itu besok," tutupnya.(RIN)
Sebelumnya, Aksi forum tersebut dilatarbelakangi persoalan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, hingga Colling Pasport, gagal diberangkatkan kerja ke Negeri Jiran Malaysia.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada forum yang menfasilitasi PMI yang bermasalah, sebagaimana surat yang sudah disampaikan ke kami di dewan," ungkap Anggota Komisi V DPRD NTB, H Didi Sumardi.
Ia mengaku, saat ini pihaknya belum menerima data secara utuh dari forum tersebut. Namun dari orasinya, disebutkan bahwa jumlah Calon PMI yang gagal berangkat sekitar 762 orang.
Di sisi lain, lanjut politisi Partai Golkar ini, keluhan yang tertuang dalam aksi massa memberikan gambaran sementara. Permasalahan ini lebih di titik beratkan pada sisi hubungan (perjanjian) antara perusahaan dan calon PMI.
Dirinya telah berkomitmen akan mengawal persoalan calon PMI itu hingga tuntas. Selain itu, pihaknya juga pada Jumat pekan ini, akan menggelar audiensi dan mengundang instansi terkait. Terlebih, pihak perusahaan yang terlibat persoalan tersebut dan LFPPDL.
"Mudah-mudahan semua pihak hadir. Terutama perusahaan sebagai bagian dari itikad baiknya. Saya pun sudah berkoordinasi dengan dinas untuk mengecek perusahaan itu," tegasnya.
"Setelah nanti di cek oleh dinas, kami akan mendapatkan gambaran utuh tentang masalahnya seperti apa. Sehingga kami bisa membantu mengurai dan mencarikan solusinya," jelasnya.
Sementara itu, Ketua LFPPDL, Lalu Kedim, menyambut baik komitmen Komisi V DPRD NTB untuk menggelar audiensi pihaknya, bersama dinas terkait dan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam persoalan PMI ke negeri Jiran.
Disebutkan dia, ada empat perusahaan yang terlibat. Diantaranya PT Cahaya Lombok, PT Pamong, PT Azizra, dan PT. Citra. Dari total yang gagal berangkat, tambahnya Kedim, masih ada sekitar 50 Calon PMI dijanjikan bekerja di sektor ladang, juga gagal diterbangkan ke Malaysia.
"Makanya kita akan bahas secara khusus terkait beberapa, tapi kami juga akan membahas terkait beberapa hal di dalam audiensi itu besok," tutupnya.(RIN)
0 Komentar