 |
| Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah didampingi Pj Gubernur NTB, usai Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/01/2025). |
Mataram (postkotantb.com) Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menegaskan, Program 3 Juta Rumah khususnya di NTB, tidak lagi memanfaatkan atau mengalihfungsikan lahan persawahan.
"Nanti kita tidak bisa lagi swasembada. Dan Presiden Prabowo sudah perintah, tidak boleh lagi membangun di sawah," tegasnya usai Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/01/2025).
Jika di desa-desa, program 3 juta rumah lebih berorentasi ke lahan dan rumah yang sudah ada agar pemanfaatannya jauh lebih baik. Sedangkan diperkotaan, pihaknya lebih mendorong ke pemanfaatan rusun yang telah dibangun.
"Soal berapa tingkat mereka mau tinggal, tergantung situasi dan kondisinya," imbuhnya.
Dirinya pun ingin agar penataan kawasan dapat dilombakan oleh masing-masing daerah. "Uangnya ada. Cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun tapi tidak akan dihuni orang," jelasnya.
Terkait laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan permainan izin alih fungsi lahan untuk pembangunan rusun di Lombok Tengah. Ia menduga, persoalan tersebut disebabkan perencanaan yang tidak benar.
"Kalau ada rusun yang gagal, pasti perencanaannya tidak benar. Kalau perencanaan tidak benar, itu layak diperiksa. Kenapa terjadi pembangunan yang tidak baik. Kemungkinan konsultannya tidak jujur dan terbuka," timpalnya.
"Pokoknya gini, kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulangi. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat," pesannya.(RIN)
"Nanti kita tidak bisa lagi swasembada. Dan Presiden Prabowo sudah perintah, tidak boleh lagi membangun di sawah," tegasnya usai Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/01/2025).
Jika di desa-desa, program 3 juta rumah lebih berorentasi ke lahan dan rumah yang sudah ada agar pemanfaatannya jauh lebih baik. Sedangkan diperkotaan, pihaknya lebih mendorong ke pemanfaatan rusun yang telah dibangun.
"Soal berapa tingkat mereka mau tinggal, tergantung situasi dan kondisinya," imbuhnya.
Dirinya pun ingin agar penataan kawasan dapat dilombakan oleh masing-masing daerah. "Uangnya ada. Cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun tapi tidak akan dihuni orang," jelasnya.
Terkait laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan permainan izin alih fungsi lahan untuk pembangunan rusun di Lombok Tengah. Ia menduga, persoalan tersebut disebabkan perencanaan yang tidak benar.
"Kalau ada rusun yang gagal, pasti perencanaannya tidak benar. Kalau perencanaan tidak benar, itu layak diperiksa. Kenapa terjadi pembangunan yang tidak baik. Kemungkinan konsultannya tidak jujur dan terbuka," timpalnya.
"Pokoknya gini, kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulangi. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat," pesannya.(RIN)
0 Komentar