Lombok Utara, (postkotantb.com)- Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (Musrenbang RKPD) tahun 2026 yang di fasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara yang di selenggarakan di
Di awal penyampaian Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono, ST menyampaikan ucapan selamat datang dan merupakan kehormatan yang besar bagi kami khususnya Bappeda KLU atas kehadiran bapak ibu dalam acara Musrenbang RKPD
kabupaten Lombok Utara tahun 2026
Gatot Sugihartono mengatakan, musrenbang RKPD Tahun 2026 bertema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah”
yang dihadiri oleh 210 orang namun berbeda dengan tahuntahun sebelumnya karena adanya penambahan dua desk, yaitu
desk Perempuan, disabilitas dan desk milenial Gen Z dan
musrenbang kali ini adalah sebagai kegiatan awal dari 99 hari
pertama kerja Bapak Bupati kita yang baru. 99 hari pertama kerja ini adalah hentakan awal dari program kegiatan dalam 1 priode atau 5 tahun.
Bapak bupati dan para hadirin yang saya hormati,
Pada kesempatan ini, Gatot Sugihartono beberkan beberapa fenomena dan fakta yang dapat kita amati diantaranya: Yang pertama Kondisi Kunjungan Wisatawan di Gili Tramena KLU pada Saat High Season dapat mencapai hingga 3.500 kunjungan wisatawan, sedangkan disaat low season dapat mencapai rata-rata 2.300 sampai 2.500 kunjungan wisatawan.
Sementara untuk total Kunjungan Wisatawan Ke 3 Gili totalnya hampir mencapai 1 Juta Kunjungan Per Tahunnya, Sedangkan Kunjungan wisatawan tempat teramai kedua di Lombok Utara yaitu di daerah Senaru hanya sekitar 75.000 kunjungan/tahun. Angka kunjungan ini masih sekitar 10 persen dari kunjungan wisatawan yang melanjutkan dari 3 Gili Kedaratan Lombok.
Disamping itu pada akhir tahun 2024 BPS merilis Persentase Penduduk miskin di Lombok Utara berada diangka 23,96 persen yang artinya dari 4 orang Masyarakat KLU terdapat 1 orang Masyarakat KLU yang tergolong
miskin. Yang Kedua sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021
Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044”, Kawasan Gili Tramena masuk kedalam destinasi wisata prioritas nasional sedangkan dari status wilayah dari Kementerian LHK Gili
Tramena masuk kedalam zona Kawasan Konservasi. PAD
Kabupaten Lombok Utara 70 persen dari sektor pariwisata dan Sebagian besar berada di 3 Gili. Yang Ke Tiga
Disamping itu pada penerimaan PPPK Tahun 2024, sebanyak
940 membutuhkan penggajian sejumlah Rp.54.031.637.139
sedangkan transfer dari Pusat untuk Penggajian PPPK hanya diberikan sebesar Rp.21.837.493.000 untuk tahun 2025 ini. Sehingga di tahun 2026 dibutuhkan sekitar 54 miliar diluar TPP.
Dari ke Tiga Fenomena ini bisa menjadi tantangan Kabupaten
Lombok Utara di Tahun 2026 yang dapat kita Analisa untuk di PPselesaikan dengan Upaya pengelolaan potensi sumberdaya
yang ada di Lombok Utara sebagai berikut:
1.Walaupun cenderung menurun dari tahun ke tahun,
persentase angka kemiskinan di KLU tertinggi di NTB. Tahun
2024, angkanya +/- 24 persen.
Salah satu "senjata" utama" untuk mengentaskan kemiskinan adalah PAD.
PAD KLU meningkat drastis dalam 3 tahun terakhir, dan tahun 2024 angkanya bahkan >300M.
Sektor pariwisata berkontribusi paling tinggi thd PAD KLU
(+/- 60-70 persen). Dari proporsi ini, 80 persen adalah kontribusi dari pariwisata 3 Gili.
Situasi ini tampaknya mengharuskan Pemkab KLU untuk
lebih intens dalam menata dan mengelola kepariwisataan di 3
Gili, dan berupaya melakukan link dan match dengan sektor sektor
lain untuk memastikan agar ada semacam dampak ekonomi
yang timbul atas kebijakan kepada desa-desa lain di KLU.
Untuk mewujudkan point 5 mwnurutnya, pada musrenbang kali ini Bappeda KLU mengundang beberapa narasumber yang bisa membantu memberikan pencerahan terhadap fenomena dan Analisa sebagai berikut:
1. Tema “Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 Tentang
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili
Tramena Tahun 2020-2044” oleh Bapak Dr. Faruk Alfian
dari Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Kementerian Pariwisata RI.
2. Tema “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah” oleh
Novie Andriani, SH , Koordinator Pembiayaan Investasi
Non Anggaran pada Deputi Bidang Pembiayaan dan
Investasi Pembangunan Bappenas RI
3. Tema “Pendampingan Daerah Tertinggal yang terentaskan”
oleh Direktur Penyerasian Rencana dan Program
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Dirjen
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Dr. Adi
Prasetya, S.E., M.M.
4. Penyampaian Materi Oleh Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Mataram Bapak Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc.,
Ph.D
5. Tema “Masyarakat Sebagai Mitra: Peluang Kerjasama
Dalam Pariwisata 3 Gili” Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Mataram oleh Bapak Dr. I Gusti Lanang Parta
Tanaya, Ph.D
Kondisi seperti saat ini, perencanaan dan pelaksanaan
program pemerintah tidak dapat dilaksanakan secara biasabiasa saja, namun butuh upaya kerja yang lebih baik lagi dan inovasi yang dapat dengan mudah diimplementasikan serta memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada seperti wisata bahari, wisata budaya dan pegunungan dengan dukungan mantapnya aksesibilitas menuju Lombok Utara dengan pemadangan eksotis menjadi salah satu daya tarik
wisatawan berkunjung ke Lombok Utara, peluang inilah kita gunakan menjadikan rujukan kebijakan program untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Merencanakan pembangunan pusat perekonomian baru seperti Pengembangan Kawasan Teluk Nare, Pembangunan Rest Area Timur di Lokoq Puteq, Pengembangan Agrowisata, Wisata Alam Desa Genggelang , Pelabuhan carik dan
Pembangunan jalan lingkar utara sebagai rest area barat dan pusat kuliner, seiring Pembangunan tersebut juga disiapkan peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan pelestarian dan pengembangan budaya, kuliner (tata boga), kepariwisataan, hilirisasi pertanian Perkebunan peternakan dan perikanan.
Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di desa juga
direncanakan dukungan pengembangan usaha melalui
Bumdes/Bumdesma harapannya menjadi penyambung distribusi hasil produk petani, peternak, pekebun,
UMKM/IMKM, pelaku usaha perikanan dengan palaku pariwisata, supermarket, minimarket, maupun memfasilitasi produk Lombok utara dapat terdistribusi keluar Lombok
Utara, sehingga perputaran perekonomian semakin meningkat
secara inklusif.
Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur salah satunya melalui skema KPBU. KPBU, merupakan skema pembiayaan
alternatif yang sangat potensial mendukung peningkatan kualitas APBD dalam hal dapat mengurangi tekanan APBD dalam mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Catatannya adalah, KPBU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah terhadap sektorsektor yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah.
Beberapa contoh KPBU yang berpotensi dilakukan seperti, KPBU Penyediaan Infratruktur Kawasan Ekonomi Baru di Teluk Nare, KPBU Penyediaan Infratruktur Pariwisata
Gili Tramena, KPBU Penyediaan Air Bersih di Lombok Utara, KPBU penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU), KPBU sistem Pengelolaan Sampah di Gili Tramena, KPBU
Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat, KPBU Pembangunan
Rumah Sakit Pratama di Lombok Utara, KPBU Pembangunan
Fasilitas Kesehatan di Gili Tramena dan lain sebagainya.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan kita semua dapat mengikuti secara serius dan intensif agar dapat
tersusunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Utara 2026.
Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon perkenan Bapak Bupati dapat memberikan arahan dan sekaligus
membuka secara resmi Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun Perencanaan 2026 serta launching 99 hari kerja Bupati priode 2025-2030.
Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dengan niat baik, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara menjadi Amal Zariah untuk kita semua, tutupnya. (@ng)
Bersambung
0 Komentar