 |
| BLOKADE JALAN: Aksi unjuk rasa dan blokade jalan oleh ribuan massa di berbagai kabupaten se Pulau Sumbawa, Kamis (15/02025), menyebabkan kemacetan arus lalulintas dan aktivitas pelabuhan Poto Tano lumpuh total. |
Sumbawa Barat (postkotantb.com)- Ribuan masyarakat Pulau Sumbawa tumpah ruah berunjuk rasa dan memblokade jalur perbatasan Alas-Poto Tano, menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan pencabutan moratorium, Kamis (15/05/2025).
Hal ini menyebabkan aktivitas lalulintas di kawasan Pelabuhan Poto Tano lumpuh total. Aksi unjuk rasa dan blokade jalan ini dimulai pukul 11.00 WITA. Dalam aksinya, massa mendesak DPR RI dapil pulau Sumbawa Mori Hanafi, Madalena, dan Johan Rosihan segera berikan pernyataan sikap untuk pembentukan PPS.
"Kami meminta Kapolres Sumbawa dan Kapolres Sumbawa Barat, segera melakukan koordinasi dengan Kapolda NTB untuk berkoordinasi dengan Anggota DPR RI tersebut," desak Koordinator Bima-Dompu, Ilham Yahyu dalam orasinya.
Sedangkan Koordinator Umum KP4S (Kordum), Muhammad Taufan menegaskan, bahwa hak untuk melakukan pemekaran sebagai langkah menuju kesejahteraan. Penguatan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Sumbawa," tegasnya.
Hingga pukul 18.16 wita, aksi unjuk rasa dan blokade jalan masih berlangsung. Ketua Forum Koordinasi Daerah (Fokrkoda) DOB NTB, Drs. HM. Saleh Umar melalui Humas Forkoda NTB, mendesak anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, yaitu H.Johan Rosihan, H.Mori Hanafi dan Hj.Magdalena untuk berkomunikasi dengan Sekretaris KP4S selaku penanggung jawab aksi 15 Mei 2025 yang berlangsung di Pelabuhan Poto Tano KSB.
Diungkapkan HM.Saleh Umar, para pendemo siap membubarkan diri jika tiga anggota DPR RI dimaksud bisa berkomunikasi langsung dengan ribuan masa yang sedang melakukan aksi. Saleh Umar juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan Sekretaris KP4S, Zulkarnaen melalui zoom.
"Saya minta supaya mereka mundur dan membubarkan diri, namun mereka berkeras ingin bicara langsung dulu lewat telepon dengan 3 Anggota DPR RI untuk menyampaikan 3 tuntutan aspirasi masyarakat daerah yang disampaikan," bebernya.
"Dan hal itu diterima langsung oleh ketiga Wakil Rakyatnya untuk diteruskan kepada DPD RI, DPR RI dan Mendagri serta kepada Presiden RI Prabowo Subianto," sambungnya.
Dijelaskan Saleh Umar 3 tuntutan massa yang dimaksud diantaranya segera mencabut Moratorium, menerbitkan PP UU RI Nomor 23 tahun 2014 serta mempercepat finalisasi pembentukan PPS kepada Anggota DPR RI. Karenanya, Saleh Umar menyarankan agar 3 anggota DPR RI dimaksud agar menghubungi langsung para pendemo.
Masa aksi yang dipimpin Sekretaris KP4S Zulkarnain hingga berita ini diturunkan, belum mau mundur dari pelabuhan Poto Tano sebelum bicara lngsung dengan Johan Rosihan, Mori Hanafi dan Magdalena. Begitu juga sebaliknya, media ini belum mendapat infomasi apakah 3 anggota DPR RI dapil Sumbawa tersebut sudah berkomunikasi dengan masa aksi atau tidak.(Amry/Rin)
0 Komentar