 |
| Muhammad Zaini.SH.MH Aktivis yang juga Direktur Utama LSM Garuda Indonesia. Foto Ist/postkotantb.com |
Mataram (postkotantb.com) - Pelaksanaan haji yang dikomandoi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat beberapa hari ini mendapat sorotan tajam. Tidak hanya dari keluarga calon Jemaah haji, para pemangku kebijakan, akademisi dan pekerja sosial pun ikut besuara.
Tahun 2025 ini merupakan tahun yang akan sulit dilupakan oleh calon Jemaah haji maupun keluarganya. Ujar M Zaini kepada postkotantb.com Kamis (08/05/2025) melalui rilis resminya.
Tidak hanya dari sisi pelaksanaan ibadahnya, namun dari sisi carut marutnya pelaksanaan dan tahapan yang dilalui.
Bahkan salah satu calon Jemaah haji dari kota mataram mengatakan bahwa, dia bersama keluarganya sudah melakukan rangkaian pengajian dikarenakan akan berangkat besok pagi menurut jadwalnya.
Pada saat keluarganya dan dia sedang melakukan pembersihan bekas pengajian dan bersiap-siap untuk istirahat untuk persiapan berangkat besok pagi, tiba-tiba HP nya bordering dan nada pemberirtahuan untuk pemberangkatan diundur. Bagaimana Jemaah haji tidak shock, pemberitahuan dilakukan jam 12 malam dan semua perlengkapan secara teknis sudah dilakukan.
Namun, begitulah salah satu lika - liku pelaksanaan Jemaah haji tahun 2025 ini.
Yang manarik perhatian publik lagi, adalah bagaimana kasus calon Jemaah haji Bupati Lombok Tengah yang sudah berangkat ke asrama Haji. Namun sampai di sana pemberitahuan pengunduran keberangkatan dilakukan.
Ini menunjukka, bahwa secara kesiapan Kanwil Kemenag NTB belum siap sama sekali. Apapun alasannya.
Di beberapa media online Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan keterlambatan penerbitan visa yang dialami sekitar 800 JCH asal NTB disebabkan oleh perubahan kebijakan haji antara tahun 2024 dan 2025.
Pada tahun ini proses penerbitan visa dilakukan oleh delapan perusahaan atau Syarikah swasta yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembatasan kuota pengajuan visa oleh masing - masing Syarikah.
"Dengan adanya 8 Syarikah ini kami mengira tentu ada persaingan, dan juga kebijakan Arab Saudi ada pembatasan pembuatan visa ini juga menjadi kendala," jelasnya
Carut marut ini pun di soroti dengan serius oleh wakil masyarakat NTB yang duduk di Senayan, yaitu Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta pemerintah dan panitia penyelenggara ibadah haji segera mengatasi persoalan belum terbitnya visa jamaah calon haji di Nusa Tenggara Barat, agar jamaah dapat segera berangkat ke Tanah Suci.
"Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal,” Tukas Abdul Hadi di sejumlah media online.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia Bapak M. Zaini. SH.MH, Seharusnya jika tim IT Kanwil Kemenag NTB gesit dan membuat antisipasi sejak awal, maka carut marut seperti ini tidak akan terjadi. Untuk itu seharusnya Kanwil Kemenag NTB segera mengevaluasi tim IT nya. Bahkan jika ada indikasi pelanggaran harus diberi sanksi tegas. Pinta Zaini
“Kanwil Kemenag NTB harus dengan tegas melakukan evaluasi terhadap Timnya. Terutama tim IT, harus diberi sanksi jika ada indikasi pelanggaran”
Demi menjaga marwah dan nama baik kanwil Depag, agar masyarakat tidak selalu menyalahkan pihak kanwil Kemenag NTB. Tandas M. Zaini. (red)
0 Komentar