 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Anding Duwi Cahyadi, S. STP., MM, menghadiri Rapat paripurna DPRD KLU di ruang sidang, Rabu (02/07/2025). |
Lombok Utara (postkotantb.com)- Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Anding Duwi Cahyadi, S. STP., MM, menghadiri Rapat paripurna DPRD KLU di ruang sidang, Rabu (02/07/2025).
Dengan Agenda, tanggapan atau jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi - fraksi dewan, terhadap Rancangan Peraturan Paerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KLU Tahun 2025-2029.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua II DPRD, I Made Kariyasa dan disaksikan juga anggota dewan lainnya. Hadir juga perwakilan unsur Anggota Forkopimda KLU, para kepala PD, Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta, serta undangan lainnya.
Dalam penjelasan kepala daerah yang disampaikan Sekda KLU Anding Duwi yakni menanggapi dari Fraksi Golkar, tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan menfasilitasi pendirian perguruan tinggi KLU. Antara lain melalui pendekatan dan kerja sama dengan perguruan tinggi Negeri, yang ada di Provinsi NTB maupun di luar Provinsi.
"Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat, selain itu, pemerintah juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sebagaimana yang telah mulai diupayakan dalam 99 hari kerja pertama," tuturnya.
Sesuai misi ke-4 dengan tujuan, terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas kewilayahan. Dengan indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap yang selaras dengan tujuan Provinsi NTB.
Yaitu, terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang merata dan berkelanjutan.
"Kebijakan terkait sampah yaitu mengembangkan sistem jaringan persampahan berbasis reduce, reuse, dan recycle (R3) menuju zero waste secara merata di seluruh wilayah KLU," jelasnya.
Guna membangun dan merevitalisasi infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, seperti menggunakan bahan ramah lingkungan, memperhatikan ekosistem sekitar, revitalisasi TPS3R dan TPST, mengurangi sampah dari sumbernya, serta meningkatkan kualitas pengelolaan limbah.
Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat, dengan output bank sampah induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota.
"Terdapat dua proyek strategis terkait sampah yaitu revitalisasi TPS3R (19 unit) dan pembatasan timbunan sampah plastik, meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pariwisata," rincinya.
Di depan Para anggota Dewan, ia juga menyebutkan terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja di Lombok Utara di dukung oleh Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dengan target sebagai berikut,
Tahun 2025 target UCJ 75,24, tahun 2026 target UCJ 78,53, tahun 2027 target UCJ 81,82, tahun 2028 target UCJ 83,82, tahun 2029 target UCJ 85,82, sedangkan tahun 2030 target UCJ 87,32
"Hasil ini diperoleh dari kesepakat pemerintah Provinsi NTB dengan BPJS ketenagakerjaan tanggal 18 juni 2025 yang akan kami sesuaikan dalam dokumen Raperda RPJMD KLU 2025-2029," katanya.
Selain itu juga, ia juga menjawab pertanyaan dari fraksi PBB dan PNI tentang terkait kemiskinan ektrem, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data P3KE tahun 2024 bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di KLU adalah 923 KK dan sekarang sedang proses penetapan dengan keputusan bupati, tentang langkah-langkah penanganan kemiskinan ekstrem.
"Secara garis besar upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," bebernya.
Dengan langkah-langkah yang diupayakan yakni penyediaan rumah layak huni, jaringan air minum dan sanitasi, JKN/UHC/BPJS kesehatan, jaminan ketenagakerjaan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, serta peningkatan keterampilandan kompentensi melalui BLK dan penyediaan modal alat kerja.
Dengan pelatihan menjahit, las, mencukur rambut, barista, pengolahan hasil pertanian, kompos/pestisida, briket, sablon, membatik, perbengkelan, pembuatan kue, anyaman bambu dan pelatihan bahasa.
"Selain itu Pembangunan gedung BLK, padat karya sektor petanian, padat karya penataan lingkungan, penyediaan bantuan alat kerja seperti alat penangkapan ikan, alat perdagangan, pengolahan hasil perikanan, alat pertanian bagi buruh tani, untuk penyediaan bibit ternak kambing, serta penyediaan infrastruktur seperti jalan desa strategis, penyediaan pustu serta lainnya," bebernya.
Sedangkan tanggapan untuk pandangan umum fraksi PBB bahwa pemerintah KLU terus berikhtiar untuk terwujudnya keselarasan antara RPJMD Provinsi dan RPJMN agar arah pembangunannya inline dengan kebijakan provinsi dan pusat.
"Program strategis Lombok Utara seperti KLU ceria, KLU mekar, KLU berani, KLU membangun dan KLU setara inline dengan program unggulan NTB," jelasnya.
Dalam perencanaan dan pendanaanya dapat beririsan dengan program unggulan NTB, dengan pendekatan buttom-up yang dapat untuk mengakomodir semua pihak yang ada di KLU.
"Kami berkomitmen visi Bersatu Untuk KLU Semakin Maju ini dapat terukur dan realistis pada program yang telah dijabarkan sehingga akan mudah untuk mengimplementasinya serta manfaatnya bagi kepentingan seluruh masyarakat,"ujarnya.
Sedangkan, untuk pembahasan mengenai 30 proyek strategis akan dibahas bersama-sama antara dewan dan eksekutif pada tahapan pembahasan perda RPJMD dan akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dengan memetakan kapasitas fiskal daerah yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi maupun sumber pembiayaan alternatif lainnya.
Pendanaan kesetaraan gender, disabilitas, dan pemberdayaan perempuan telah mendapatkan alokasi yang memadai dan perhatian penuh dari OPD terkait dalam proses perencanaan APND 2026 sesuai dengan Misi ke-5 dalam RPJM yaitu meningkatkan integrasi perspektif gender dalam pembangunan dan program strategis ke-5 yaitu KLU Setara.
"Dokumen capaian RPJMD periode sebelumnya telah tersedia dan merupakan bagian dalam syarat konsultasi rancangan awal RPJMD yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu," katanya.
Setiap penyusunan dokumen perencanaan seperti RTRW, RPJMD, RPJMD sudah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa untuk pembangunan infrastuktur kawasan ekonomi baru dan proyek lainnya, Eksekutif sepakat bahwa untuk dilengkapi dengan analisa dampak lingkungan yang memadai serta melibatkan warga sekitar yang terdampak.
"Penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan telah di inisiasi pada pergeseran 2025 terkait rencana pembangunan pengaman pantai di gili tramena," katanya.
Dukungan dan perhatian lebih pada sektor pertanian menjadi salah satu isu prioritas dalam RPJMD yaitu hilirisasi pertanian dalam arti luas , pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dalam semua sektor, akan tetapi keterbatasan kemampuan daerah dan pusat tetap harus menjadi perhatian.
"Untuk itu pembangunan infrastruktur harus berdasarkan skala prioritas, yakni infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah,"ujarnya.
Sedangkan, tanggapan untuk pandangan umum fraksi PNI kompetensi tenaga pendidik merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan, Sesuai dengan undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
"Dalam peraturan Mendiknas RI Nomor: 16 Tahun 2007 menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru,"jelasnya.
Adapun untuk Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup, usia harapan hidup di KLU mengalami peningkatan yang disebabkan oleh rendahnya angka kematian. Sasaran Misi kesatu yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dengan peningkatan usia harapan hidup dan penurunan prevalensi stunting pada balita.
sesuai dengan Misi kedua yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata, agraris dan UMKM maka semua sektor yang dapat memberikan daya dukung untuk meningkatkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata, agraris dan UMKM akan dioptimalkan untuk memberikan dampak yang maksimal.
Untuk Misi ketiga RPJMD yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani. Dengan tujuan terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani. Dengan indikatornya yaitu indeks reformasi birokrasi maka pemerintah KLU berkomitmen untuk meningkatan hasil Kemenpan-RB terkait penilaian indeks reformasi birokrasi.
Kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat telah tertuang pada Misi keempat yaitu meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berperspektif kebencanaan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana.
Sedangkan, berkaitan tanggapan pandangan umum Fraksi Gerindra, pemerintah menjawab bahwa proses penyusunan renstra OPD berjalan selaras dengan penyusunan dokumen RPJMD, yang mencakup semua indikator tujuan dan sasaran agar dapat diimplementasikan secara komprehensif oleh OPD terkait dan diharapkan renstra OPD tersebut selesai sesuai dengan tahapan penetapan Raperda RPJMD yaitu paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.
"Masukan dan saran dari pandangan fraksi yang bertujuan untuk penyempurnaan dokumen Raperda RPJMD 2025-2029,mengharapkan dukungan sehingga dilanjutkan sesuai dengan tahapan selanjutnya," tutupnya.
Pewarta: Jaharudin.
0 Komentar