 |
| Abdul Hakim. |
Mataram (postkotantb.com) - Kasus dugaan bagi-bagi dana siluman yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB bak bola panas yang bergulir dan memantik banyak perhatian dari para tokoh publik di bumi gora. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garda Satu Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Hakim
Pria ini mengingatkan agar Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda NTB, dalam memproses kasus ini lebih terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Jika dituntaskan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum negara tetap terjaga.
"Kami mendorong dan meminta agar seluruh proses. Mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, dilakukan secara profesional dan berintegritas tinggi,” tegas Bang Akim, Kamis (14/8/2025).
Sebaliknya ia mengajak masyarakat NTB untuk memberikan kepercayaan penuh terhadap APH, dalam melaksanakan tugasnya sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Serta ikut menjaga situasi tetap kondusif dan aman. Jangan sampai kasus ini dijadikan sebagai sarana yang dapat mengganggu stabilitas NTB.
"Kami yakin Polda NTB dan Kajati NTB akan bekerja dengan integritas, sesuai koridor hukum yang berlaku,” tandasnya.
Pewarta: Syafrin Salam.
0 Komentar