Oleh: Hasan Gauk Ketua Serikat Nelayan Independen


Pembangunan daerah kerap terjebak pada dua kutub ekstrem, proyek prestisius yang jauh dari kebutuhan warga, atau kebijakan populis yang miskin keberlanjutan. Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa waktu terakhir justru menawarkan jalan tengah yang menarik untuk dicermati. Di bawah kepemimpinan Gubernur Iqbal, arah pembangunan NTB mulai menunjukkan watak yang jelas. Berpihak, membumi, dan relevan dengan karakter daerah.

Perbaikan jalan-jalan rusak yang selama bertahun-tahun luput dari perhatian menjadi penanda awal perubahan itu. Infrastruktur yang sebelumnya hanya hadir dalam janji kini perlahan menjelma menjadi akses nyata bagi masyarakat. Jalan tidak lagi sekadar proyek fisik, tetapi sarana penggerak ekonomi lokal, menghubungkan Desa dengan pasar, sawah dengan distribusi, dan pesisir dengan pusat aktivitas.

Namun yang membuat kebijakan ini layak diperhatikan bukan hanya hasil akhirnya, melainkan logika di baliknya. Keputusan Gubernur Iqbal untuk mengutamakan pembangunan jalan bypass dibandingkan jalan tol memperlihatkan keberanian mengambil pilihan yang tidak populer secara bisnis, tetapi adil secara sosial. Dalihnya sederhana, agar masyarakat tidak harus membayar setiap kali melintas. Dalam konteks Indonesia, di mana pembangunan sering kali berujung pada komersialisasi ruang publik, pilihan ini menunjukkan sikap politik yang jelas, negara hadir untuk melayani, bukan menarik rente dari mobilitas warganya.

Keberpihakan itu semakin kentara pada sektor pertanian dan kelautan. NTB adalah daerah agraris dan maritim, namun petani dan nelayan selama ini justru berada di lapisan paling rentan. Mereka terdampak perubahan iklim, fluktuasi harga, hingga lemahnya akses pasar. Dalam kerangka kebijakan saat ini, petani dan nelayan tidak lagi ditempatkan sebagai latar belakang pembangunan, melainkan sebagai fondasi. Infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, hingga konektivitas diarahkan untuk menopang produktivitas dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Pendekatan ini penting, karena pembangunan yang mengabaikan sektor primer pada akhirnya hanya menciptakan pertumbuhan semu. Tanpa petani yang kuat dan nelayan yang terlindungi, daerah kehilangan daya tahannya. NTB tampaknya mulai membaca persoalan ini dengan lebih jernih.

Di sisi lain, kepemimpinan ini juga menunjukkan keberanian untuk berpikir melampaui pola lama. Bendungan Batu Jai, misalnya, tidak hanya difungsikan sebagai infrastruktur pengairan, tetapi juga dikembangkan sebagai pilot project pendaratan pesawat amfibi. Gagasan ini mungkin terdengar eksperimental, namun justru di situlah nilainya. Ia membuka kemungkinan baru dalam konektivitas wilayah, penanganan bencana, hingga layanan darurat isu yang krusial bagi daerah kepulauan dan rawan bencana seperti NTB.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah pariwisata. Selama ini, pariwisata NTB kerap diposisikan sebagai etalase indah dalam promosi, rapuh dalam fondasi. Pendekatan pembangunan yang menekankan konektivitas gratis, penguatan desa, serta keberpihakan pada petani dan nelayan sesungguhnya memberi basis baru bagi pariwisata yang lebih berkelanjutan. Pariwisata tidak lagi berdiri sebagai sektor eksklusif, melainkan terhubung dengan pertanian, perikanan, dan ekonomi lokal.

Jalan yang baik memudahkan wisatawan menjangkau destinasi, tetapi juga memudahkan warga desa memasarkan produk. Bendungan dan pengelolaan air menopang pertanian, sekaligus menciptakan lanskap dan potensi wisata baru. Bahkan gagasan pesawat amfibi membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis konektivitas khusus, tanpa harus merusak ekosistem darat. Dalam kerangka ini, pariwisata tidak tumbuh dengan mengorbankan warga lokal, melainkan bersama mereka.

Yang patut dicatat, seluruh pendekatan ini dijalankan tanpa hiruk-pikuk berlebihan. Tidak banyak retorika besar, tidak pula euforia pencitraan. Kepemimpinan Gubernur Iqbal cenderung sunyi, teknokratis, dan fokus pada dampak. Dalam iklim politik yang sering riuh oleh simbol dan slogan, gaya seperti ini terasa kontras dan justru itu kekuatannya.

Tentu, terlalu dini untuk menarik kesimpulan final. Pembangunan selalu memerlukan waktu untuk diuji, dan keberpihakan harus terus dijaga agar tidak bergeser menjadi kompromi. Namun apa yang terjadi di NTB hari ini menawarkan satu pelajaran penting bagi daerah lain, pembangunan yang berpihak tidak harus radikal, cukup konsisten, tidak harus mahal, cukup tepat sasaran.

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap politik, NTB menunjukkan bahwa ketika kebijakan menyentuh kebutuhan nyata rakyat petani, nelayan, dan masyarakat lokal maka legitimasi akan tumbuh dengan sendirinya. Bukan lewat slogan, melainkan lewat jalan yang bisa dilalui, sawah yang terairi, laut yang dijaga, dan pariwisata yang memberi manfaat nyata.