Lombok Utara, (postkotantb.com) -- Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Lombok Utara menggelar kegiatan strategis berupa pelatihan kepemimpinan, teknik negosiasi, dan komunikasi publik bagi perempuan pesisir. Acara ini berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026 (02 Sya’ban 1447 H) bertempat di Sekretariat DPD KNTI, Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD KNTI Lombok Utara, pengurus DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Lombok Utara, serta perwakilan kelompok perempuan pesisir yang bergerak di sektor perikanan se-Kabupaten Lombok Utara.


Najamudin, S.Pd., selaku penanggung jawab program KNTI, dalam pengantarnya menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan pesisir. Menurutnya, selama ini kaum perempuan di wilayah pesisir cenderung terpinggirkan dari akses kebijakan pemerintah daerah.

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM perempuan pesisir dalam upaya advokasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini termarjinalkan dan jauh dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah," ujar Najamudin.

Dalam pelatihan kali ini, pihak panitia menghadirkan sosok inspiratif Hj. Rohani, anggota DPRD Provinsi NTB, sebagai narasumber tunggal. Pemilihan Hj. Rohani bukan tanpa alasan; beliau dinilai sebagai representasi kesuksesan figur perempuan di panggung politik dan pemerintahan.

Selain menjabat sebagai anggota legislatif perwakilan daerah pemilihan (Dapil) Lombok Utara, Hj. Rohani juga merupakan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Utara. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan motivasi serta ilmu praktis bagi para peserta.

"Dengan penunjukan beliau sebagai narasumber, kami berharap para peserta dapat mengambil hikmah dan ilmu yang disampaikan, terutama terkait bagaimana peran strategis perempuan pesisir dalam proses pengambilan kebijakan di daerah," tambah Najamudin.

Sementara itu, Hj.Rohani dalam pemaparan materinya memfokuskan materi pelatihannya pada tiga pilar utama yang dianggap sebagai kunci keberhasilan advokasi perempuan di tingkat daerah yakni :

1.Kepemimpinan (Leadership).Beliau memotivasi peserta bahwa kepemimpinan bukan hanya milik mereka yang berada di struktur pemerintahan, melainkan dimulai dari keberanian mengambil keputusan di tingkat kelompok nelayan. "Perempuan pesisir harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengatur strategi kelompok dan berani tampil sebagai penentu arah kebijakan di komunitasnya sendiri," tegasnya.

2.Teknik Negosiasi. Hj. Rohani membekali peserta dengan keterampilan negosiasi agar mereka mampu berhadapan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini penting agar aspirasi perempuan pesisir, baik terkait bantuan perikanan maupun akses modal, dapat diterima dan diakomodasi oleh pemerintah melalui dialog yang solutif.

3.Pilar ketiga yang ditekankan adalah kemampuan berbicara di depan umum. Hj. Rohani berbagi tips bagaimana menyampaikan ide dan keluhan secara sistematis dan santun di forum-forum formal. Menurutnya, komunikasi yang baik adalah senjata utama agar suara perempuan pesisir tidak lagi terabaikan dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan desa maupun daerah.

Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta kader-kader perempuan pesisir yang mampu terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan di daerah, sehingga program pembangunan di Lombok Utara lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan secara menyeluruh.

Kegiatan pelatihan kepemimpinan yang digelar DPD KNTI Lombok Utara ini, tidak hanya menjadi ajang penguatan kapasitas intelektual. Di sela acara tersebut, Hj. Rohani, Anggota DPRD Provinsi NTB, menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan kantor untuk menunjang kinerja DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara.


Bantuan yang diserahkan tersebut bersumber dari dana aspirasi Hj. Rohani selaku wakil rakyat di tingkat provinsi. Adapun peralatan yang diserahkan meliputi: Laptop, Printer, Proyektor dan Kamera.

"Kami berharap bantuan peralatan kantor ini dapat memperlancar kerja-kerja administrasi dan dokumentasi KNTI dalam memperjuangkan nasib nelayan. Di era digital ini, organisasi harus memiliki alat yang memadai untuk bergerak lebih cepat," ujar Hj. Rohani saat menyerahkan bantuan secara simbolis.

Setelah sesi pelatihan dan penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda penting organisasi, yakni pembentukan pengurus baru DPD Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Lombok Utara periode 2026-2031.

Restrukturisasi ini dilakukan sebagai langkah peremajaan kepengurusan agar organisasi lebih energik dan responsif terhadap tantangan zaman. Fendi,SH selaku Ketua DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara menjelaskan, bahwa pergantian pengurus ini adalah kebutuhan strategis.

"Restrukturisasi ini bertujuan untuk mengakomodir persoalan-persoalan ibu-ibu pesisir di masa yang akan datang. Dengan pengurus yang baru dan semangat yang lebih segar, KPPI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan problematika perempuan nelayan di Lombok Utara," jelas Fendi.


Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, KPPI Lombok Utara berkomitmen untuk langsung tancap gas menyusun program kerja yang sejalan dengan tiga pilar yang telah dipaparkan oleh Hj. Rohani.

Hj.Rohani juga menyambut baik peremajaan ini dan menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pengurus KPPI periode 2026-2031 dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir. (@ng)