PT Qeeta Group Indonesia: Peternak Lokal Berpeluang Masuk Ekosistem Ekonomi Haji Lewat Penataan Al Hadyu

 

Doktor H. Taufik Surrahman Direktur PT Qeeta Group Indonesia. Foto Istimewa

 Jakarta, (postkotantb.com) — Penataan tata kelola pelaksanaan ibadah Al Hadyu yang tengah didorong pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan dinilai membuka peluang besar bagi peternak lokal untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi haji.

Dukungan terhadap langkah ini disampaikan oleh PT Qeeta Group Indonesia yang menilai bahwa reformasi sistem Al Hadyu tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan ibadah, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas di dalam negeri.

Direktur PT Qeeta Group Indonesia, H. Taufik Surrahman, menyatakan bahwa penataan sistem Al Hadyu perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek transparansi, efisiensi distribusi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

“Langkah ini bukan hanya untuk memastikan kenyamanan beribadah bagi jemaah, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi umat, termasuk peternak lokal di berbagai daerah,” ujarnya.

Peluang dari Fatwa Penyembelihan di Luar Tanah Haram

Isu pelaksanaan Al Hadyu semakin berkembang seiring dengan adanya pembahasan fatwa yang memperbolehkan penyembelihan dilakukan di luar Tanah Haram dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini dipertimbangkan dengan melihat aspek kemaslahatan, keterbatasan kapasitas di Mekkah, serta efektivitas distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jika implementasi kebijakan ini berjalan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Al Hadyu. Hal ini membuka peluang besar bagi peternak lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok penyedia hewan ternak dalam skala nasional.

Dampak Ekonomi bagi Peternak

Keterlibatan peternak lokal dalam sistem Al Hadyu diperkirakan akan meningkatkan permintaan hewan ternak secara signifikan, khususnya menjelang musim haji. Kondisi ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, serta memperkuat ekonomi pedesaan.

Selain itu, terbentuknya rantai nilai domestik—mulai dari penyediaan hewan, proses penyembelihan di rumah potong hewan, hingga distribusi daging—akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Peran KBIHU dan Kolaborasi Multipihak

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi pembimbing haji seperti Forum Komunikasi KBIHU menjadi kunci dalam memastikan implementasi berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelaksanaan Al Hadyu yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengawasan dan pelaporan kepada jemaah.

Tantangan Implementasi

Meski menawarkan peluang besar, implementasi sistem ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan infrastruktur rumah potong hewan, standarisasi kualitas ternak, serta pengawasan agar seluruh proses tetap sesuai dengan ketentuan agama.

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyusun regulasi yang kuat serta mekanisme pengawasan yang ketat guna menjaga kepercayaan jemaah.

Menuju Ekosistem Haji yang Lebih Inklusif

Dengan penataan tata kelola Al Hadyu yang lebih baik, pelaksanaan ibadah haji ke depan diharapkan tidak hanya lebih tertib secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya peternak lokal di Indonesia. (red)