Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses I (Pertama) Tahun 2026 di ruang sidang utama DPRD Sumbawa, Selasa (28/4).

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya. Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan anggota dewan menyampaikan hasil reses yang telah dilaksanakan pada 10–13 Februari 2026 di lima daerah pemilihan (dapil).

DPRD menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Dari hasil reses tersebut, DPRD berhasil menjaring ratusan aspirasi masyarakat yang terbagi dalam tiga sektor utama, yakni infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan, serta pendidikan, sosial dan kesehatan.

Pada sektor infrastruktur, masyarakat banyak mengusulkan peningkatan jalan usaha tani, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi. Selain itu, kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), rumah layak huni, serta fasilitas publik lainnya juga menjadi perhatian utama.

Di bidang ekonomi dan pemberdayaan, aspirasi didominasi oleh kebutuhan modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan bibit ternak, stabilitas harga hasil pertanian, serta dukungan terhadap sektor perikanan dan UMKM. Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah juga turut menjadi keluhan masyarakat.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan, masyarakat mengusulkan pemberian beasiswa, perbaikan sarana pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, hingga rehabilitasi tempat ibadah. Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial seperti BPJS dan KIP.

Pimpinan DPRD menegaskan bahwa laporan hasil reses ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi yang dihimpun akan ditindaklanjuti dan disinergikan dengan program pemerintah daerah agar dapat direalisasikan sesuai dengan skala prioritas.

DPRD Kabupaten Sumbawa juga memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, mitigasi bencana melalui pembangunan talud dan bronjong, peningkatan validasi data kemiskinan, serta penguatan pelayanan dasar seperti air bersih dan jaringan internet.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas.

Melalui laporan ini, DPRD berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta APBD tahun mendatang.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat, mencerminkan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Pewarta: Syaiful Marjan (Jhey)