Mataram, (postkotantb.com)– Gelombang desakan hingga aksi demonstrasi, yang meminta penertiban dan penutupan kafe di Lombok Barat dan Kota Mataram, menuai respons keras dari DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SBNI) Provinsi NTB. Ketua DPD SBNI NTB I Made Sanakumara meminta pemerintah daerah, tidak gegabah mengambil langkah represif.
“Kita harus jernih dan konstruktif melihat persoalan ini. Jangan sampai kebijakan lahir tanpa mempertimbangkan unsur ekonomi dan kemanusiaan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Anang ini menilai, menjamurnya usaha kafe maupun warung hiburan bukan semata soal bisnis hiburan, melainkan ikhtiar warga bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja sempit, sementara beban rumah tangga terus berjalan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang semrawut, harga BBM naik, LPG langka, usaha-usaha ini jadi cara warga memperbaiki keadaan ekonominya. Ini patut didukung, bukan langsung ditekan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan soal gangguan ketertiban, hingga keberadaan Lady Companion yang dianggap meresahkan, Anang melihat situasi tersebut perlu dibaca secara proporsional. Menurut dia, perubahan sosial selalu melahirkan tantangan baru, namun bukan berarti semua harus dijawab dengan penutupan.
“Masyarakat punya modal sosial untuk beradaptasi. Sejauh pengamatan saya, semua masih berjalan normal. Kurang bijak kalau Pemda langsung menutup tanpa melihat beban ekonomi rakyat,” katanya.
Ia mengingatkan, jika penutupan dilakukan secara menyeluruh, dampak paling besar justru menghantam pekerja kecil. Mulai dari pemilik usaha, pelayan, penjaga parkir, pedagang sekitar, sampai pemasok kebutuhan harian ikut kehilangan penghasilan.
“Ini bukan sekadar menutup bangunan usaha, tapi menyangkut hajat hidup banyak orang yang menggantungkan nafkah di sana,” ucap Anang.
Karena itu, SBNI NTB mendorong pemerintah daerah mencari jalan tengah. Penataan jam operasional, pengawasan ketat, hingga kesepakatan bersama dinilai jauh lebih bijak, ketimbang menutup total tanpa skema penyelesaian.
“Silakan ditata, ajak mereka bicara, buat kesepakatan untuk patuh pada aturan. Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan sekadar melarang,” tegasnya.
Anang juga meminta pemerintah tetap independen dan tidak mudah tertekan desakan kelompok tertentu, yang menghendaki penutupan total. Menurutnya, kebijakan publik harus lahir dari pertimbangan menyeluruh, bukan sekadar meredam tekanan sesaat.
“Pemerintah daerah jangan mau didikte. Penutupan tanpa dimensi kemanusiaan, hanya akan menambah masalah baru,” tutup I Made Sanakumara.(red)
0Komentar