Laporan Syaiful Marjan postkotantb.com Biro Sumbawa


Sumbawa Besar, (postkotantb.com) — Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dimanfaatkan Aliansi Sumbawa Melawan untuk menyuarakan kritik terhadap kondisi perburuhan dan pendidikan di Indonesia yang dinilai masih jauh dari keadilan. Aksi tersebut digelar pada Jumat (01/05/2026) di depan Kantor Bupati Sumbawa.

Aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti SMI, LMND, dan BMI itu menegaskan bahwa kesejahteraan buruh hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Mereka menyoroti adanya kesenjangan mencolok antara buruh formal dan informal, di mana buruh informal disebut hanya menerima upah rata-rata sekitar setengah dari standar upah layak.


Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya sistem kerja tidak pasti seperti outsourcing dan kontrak. Selain itu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai terus membayangi para pekerja, bahkan berpotensi meningkat akibat ketidakstabilan ekonomi global. Dalam situasi ini, buruh kembali menjadi pihak paling rentan terhadap kebijakan efisiensi perusahaan.

Di sektor pendidikan, Aliansi Sumbawa Melawan menilai terjadi kecenderungan komersialisasi yang semakin kuat. Pendidikan dinilai bergeser menjadi komoditas, seiring dengan kebijakan seperti Undang-Undang Perguruan Tinggi dan rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Pendidikan seharusnya menjadi hak dasar rakyat, bukan barang dagangan. Namun hari ini, pendidikan justru semakin tunduk pada logika pasar,” demikian pernyataan aliansi.

Aliansi juga mengkritik minimnya pelibatan publik dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan. Mereka menilai pendidikan telah kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pembebasan, dan lebih diarahkan sebagai instrumen pencetak tenaga kerja semata.

Lebih jauh, aliansi memandang persoalan ini tidak terlepas dari masalah struktural dalam sistem ekonomi yang berlaku. Mereka juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran, ditandai dengan meningkatnya tindakan represif terhadap gerakan rakyat serta menguatnya peran militer dalam ruang sipil.

Dalam pernyataannya, Aliansi Sumbawa Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tanpa syarat. Memberikan ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam perumusan RUU Sisdiknas.


Mewujudkan demokratisasi kampus.
Selain itu, terdapat tuntutan tambahan meliputi reforma agraria sejati, mengembalikan TNI ke barak, menjamin upah dan kehidupan layak bagi pekerja, menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat, membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, serta nasionalisasi aset vital negara di bawah kontrol rakyat.

Aliansi menegaskan, bahwa perubahan mendasar diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak buruh dan pendidikan yang berpihak pada rakyat. (Jhey)