Sumbawa Besar, (postkotantb.com) –Dukungan terhadap langkah tegas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menangani kasus dugaan illegal logging di kecamatan Batulanteh terus mengalir. 

Kali ini, kecaman keras datang dari Tokoh Gerakan Perubahan Batu Lanteh (GERPUB) yang menilai praktik perusakan hutan tidak boleh dibiarkan berlindung di balik kepentingan bisnis dan kelompok tertentu.

Tokoh GERPUB, Suryadi Chunk, bersama sejumlah tokoh masyarakat Batulanteh, kepada awak media ini Sabtu (30/05/2026), menyatakan dukungan penuh terhadap sikap dan tindakan pemerintah daerah dalam menertibkan berbagai izin penebangan, yang diduga dimanfaatkan oleh oknum pengusaha kayu demi meraup keuntungan pribadi.

Menurutnya, eksploitasi hutan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian lingkungan, sumber mata air, serta keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan hutan Batulanteh.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk menertibkan seluruh aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik ilegal logging. 

Hutan Batulanteh bukan warisan untuk dieksploitasi segelintir orang, tetapi aset yang harus dijaga untuk generasi mendatang," tegas Suryadi.

Ia juga menyoroti maraknya informasi dan narasi liar yang beredar di media sosial terkait penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, berbagai informasi yang tidak didukung fakta yang jelas berpotensi memecah belah masyarakat, dan memicu konflik horizontal di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban.

GERPUB menilai bahwa upaya menggiring opini publik dengan menyudutkan pemerintah, justru dapat mengganggu proses penegakan hukum dan penyelamatan kawasan hutan yang saat ini menjadi perhatian serius berbagai pihak.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu untuk melindungi kepentingan tertentu.

 Masyarakat harus cerdas menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat mengadu domba warga dengan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, GERPUB meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik ilegal logging, tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan, bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Tokoh-tokoh masyarakat Batulanteh juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan akibat penebangan liar dapat memicu bencana ekologis seperti banjir, longsor, serta berkurangnya sumber air yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat pedesaan.

"Kami tidak ingin Batulanteh menjadi korban keserakahan segelintir orang. Hutan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, dan kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu," pungkas Suryadi.

Dukungan masyarakat terhadap langkah pemerintah ini menjadi sinyal kuat, bahwa upaya penyelamatan hutan dan penertiban aktivitas yang diduga melanggar aturan harus terus dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan masa depan Kabupaten Sumbawa. (Jhey)