Lombok Barat, (poskotantb.com) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jalan TGH. Faesal No.555, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian vertikal bagi ASN sekaligus meninjau pelayanan publik, di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara I.


Dalam agenda tersebut, Menteri PKP didampingi jajaran Kantor Pusat Kementerian PKP serta Kepala BP3KP Nusa Tenggara I beserta jajaran. Menteri meninjau langsung fasilitas gedung, unit hunian, hingga area pelayanan publik, sekaligus berdialog dengan ASN BP3KP NT I yang berkantor di kawasan rumah susun tersebut.

Rumah Susun ASN NTB merupakan hunian vertikal modern setinggi delapan lantai dengan total 72 unit hunian yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 orang. Rusun ini diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.


Komposisi unit terdiri dari 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, dan dua unit ramah difabel. Seluruh unit telah dilengkapi fasilitas furnitur lengkap (fully furnished) seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi sehingga siap langsung ditempati.

Selain itu, rusun ASN ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti lift, mushola, area outdoor, serta menerapkan konsep green building guna mendukung kenyamanan dan efisiensi lingkungan hunian.

Menteri PKP menjelaskan, bahwa pembangunan rumah susun ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, terjangkau, dan dekat dengan area kerja guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Rusun ASN NTB juga dikembangkan dengan konsep Mixed Use Development, di mana lantai satu hingga lantai tiga difungsikan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna, termasuk operasional BP3KP NT I. Sementara itu, lantai empat hingga lantai delapan digunakan sebagai area hunian ASN.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut meninjau ruang pelayanan publik BP3KP NT I dan memberikan arahan terkait pentingnya akses layanan yang mudah bagi masyarakat.

“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujar Menteri PKP.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP agar masyarakat memperoleh informasi dan solusi secara cepat serta tepat.

“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” katanya.


Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya hunian yang representatif dan terintegrasi dengan fasilitas kerja, diharapkan ASN dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. (Ramli)