Lombok Barat, (postkotantb.com) – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara Barat (MW KAHMI NTB) mendorong Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dinilai penting agar program prioritas nasional itu tetap on track dan tidak disusupi kepentingan tertentu.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Presidium MW KAHMI NTB, Ir. H.K. Lalu Winengan, M.M., kepada awak media di Lombok Barat, Selasa (14/7/2026).

Menurut Winengan, MBG adalah salah satu program strategis Presiden Prabowo yang tujuannya mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus dikawal ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Program ini sangat baik dan harus didukung bersama. Namun, agar tetap berada di jalur yang benar, Presiden perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaannya," ujar Winengan.

Soroti keterlibatan pejabat politik 

Winengan menilai pengelolaan MBG sebaiknya tidak melibatkan pejabat politik maupun kepala daerah secara langsung. Alasannya, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuat masyarakat sulit menyampaikan pengaduan jika ada persoalan di lapangan.

Ia menekankan pentingnya ada mekanisme pengawasan independen agar setiap keluhan bisa ditindaklanjuti secara objektif, tanpa rasa sungkan maupun kekhawatiran.

Distribusi penyelenggara perlu dipetakan ulang 

KAHMI NTB juga menyoroti distribusi penyelenggara MBG yang dinilai belum merata. Pemerintah pusat diminta melakukan pemetaan ulang agar tidak terjadi penumpukan kapasitas di satu wilayah, sementara daerah lain justru kekurangan layanan.

Winengan mengaku sudah menerima sejumlah informasi terkait pelaksanaan MBG di lapangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Ke depan, KAHMI NTB akan menghimpun temuan dan masukan tersebut untuk disampaikan lewat surat resmi kepada Presiden.

"Kami akan menyampaikan surat kepada Presiden sebagai bentuk masukan. Harapan kami bukan menghentikan program ini, tetapi memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik," katanya.

Ia menegaskan, evaluasi bukan untuk menghambat. Tujuannya justru agar tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa bisa tercapai optimal.

"Kami ingin program yang mulia ini benar-benar berhasil. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan makanan bergizi sesuai standar, sementara pelaksanaannya berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutup Winengan. (Ramli Jamak)