Fraksi Gerindra Dorong Penguatan Tata Kelola APBD, Optimalkan PAD dan Tingkatkan Pengawasan Program Daerah
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufiq. Foto Istimewa 



Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Menurut Fraksi Gerindra, keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pandangan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufiq, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Gerindra menilai opini WTP merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan. Namun, capaian tersebut diharapkan dapat terus diiringi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan integritas aparatur, serta pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang mampu melampaui target pada Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Di sisi belanja daerah, Fraksi Gerindra berharap setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai sektor.

Gerindra juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurut fraksi, komunikasi yang baik antara pimpinan daerah, perangkat daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Selain itu, Fraksi Gerindra turut menyoroti persoalan distribusi LPG bersubsidi yang masih menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap sesuai ketentuan, dan pasokan tersedia bagi masyarakat yang berhak.

Program Sumbawa Hijau Lestari juga mendapat perhatian Fraksi Gerindra. Program tersebut dinilai memiliki tujuan yang positif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal serta mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara konstruktif. Fraksi berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (Jhey)