NasDem Ingatkan Pemkab Sumbawa: WTP Bukan Sekadar Prestise, Rakyat Harus Merasakan Hasilnya

 

Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin. Foto Istimewa

Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar tidak menjadikan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai capaian yang bersifat seremonial semata. Menurut NasDem, keberhasilan administrasi keuangan harus dibuktikan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa.

Dalam pandangan fraksinya, NasDem memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu dinilai mencerminkan tata kelola keuangan yang semakin baik. Namun, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Fraksi NasDem mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 berhasil melampaui target hingga mencapai 101,28 persen. Sementara realisasi belanja daerah berada pada angka 92,93 persen, sehingga masih menyisakan SiLPA sebesar Rp201,68 miliar.
Bagi NasDem, tingginya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pemerintah daerah diminta memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, serta menghindari penumpukan kegiatan pada penghujung tahun anggaran.

Menurut Edy, anggaran pemerintah harus lebih diarahkan pada program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, kawasan pesisir, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain mengevaluasi pengelolaan APBD, Fraksi NasDem juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga gerakan Sumbawa Hijau Lestari dinilai sebagai langkah yang harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sektor kesehatan, NasDem menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan RSUD Sumbawa di kawasan Sering sebagai rumah sakit rujukan yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Perhatian lain juga diarahkan pada sektor pertambangan. Menyusul rencana operasional tambang Dodo–Rinti yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memperkuat kapasitas pengawasan dengan melengkapi laboratorium pengujian material, modernisasi fasilitas uji kendaraan, serta peningkatan sarana teknis Dinas PUPR.

Fraksi NasDem juga mengingatkan agar keberadaan investasi pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi harus mampu membuka kesempatan kerja yang luas bagi putra-putri daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Di bidang infrastruktur, NasDem mendesak percepatan peningkatan Jalan Teluk Santung–Labu Jontal yang menjadi jalur penting bagi aktivitas pertanian, perikanan, permukiman, hingga kawasan wisata. Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Batu Banda juga diharapkan menjadi prioritas pemerintah daerah.
Sektor pariwisata turut menjadi perhatian. 

Fraksi NasDem menilai potensi wisata Sumbawa masih belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah diminta membenahi tata kelola destinasi wisata, termasuk aktivitas wisata Hiu Paus agar lebih tertata, profesional, dan mampu meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Tak luput dari sorotan adalah kondisi Pasar Utan yang dinilai belum berfungsi optimal sebagai pusat perdagangan. Pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, kebijakan relokasi, hingga kemungkinan revitalisasi pasar agar kembali hidup sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara objektif, transparan, dan akuntabel. Bagi NasDem, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata banyaknya penghargaan yang diraih, melainkan sejauh mana anggaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (Jhey)