Mataram, (postkotantb.com)— Komitmen Polda NTB dalam membangun kemitraan dengan insan pers kembali ditegaskan. Mewakili Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol. Ade Zamrah, S.I.K. menghadiri pembukaan Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB di Aula Lantai 6 Bank NTB Syariah, Sabtu (25/07/2026).

Acara Konferwil III AMSI NTB ini juga dihadiri Kepala Dinas Kominfotik NTB, Bupati Lombok Utara, Ketua DPRD Kota Mataram, para Kadis Kominfotik kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, serta ketua dan pengurus organisasi perusahaan media se-NTB.

Sinergi Polri dan Media untuk Informasi Akurat

Kehadiran Polda NTB dalam forum tersebut menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekosistem media yang profesional. 

Mewakili Kapolda, Kombes Pol. Ade Zamrah menyebut media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri.

"Ini merupakan bentuk nyata sinergitas Polda NTB dengan perusahaan media. Keberadaan media sangat membantu penyebaran informasi terkait pelaksanaan program di setiap lembaga, termasuk Polda NTB, kepada masyarakat. Di sisi lain, media juga memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini penting agar informasi mengenai program dan pelayanan Polri bisa sampai ke masyarakat secara cepat, benar, dan tidak menimbulkan disinformasi.

AMSI NTB Dorong Terobosan Baru

Koordinator AMSI Bali Nusra, I Nengah Muliartha, menyampaikan Konferwil III AMSI NTB bukan hanya agenda pergantian kepengurusan. 

"Kami berharap Konferwil III AMSI NTB tidak hanya melahirkan pemimpin yang handal, tetapi juga menghasilkan gagasan-gagasan baru yang mampu mendorong kemajuan perusahaan media sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja media," katanya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk merumuskan terobosan demi memperkuat eksistensi perusahaan media siber di tengah dinamika industri informasi yang terus berkembang.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Polda NTB dan insan media, diharapkan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat berlangsung secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Hal ini diyakini dapat mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Nusa Tenggara Barat. (Ramli)