FBI Lombok Barat Desak DPRD Awasi Pemerintahan Transisi dan Evaluasi Kinerja OPD


Lombok Barat, (postkotantb.com) — Ketua Forum Bersih dan Berintegritas (FBI) Kabupaten Lombok Barat, Sahbandi, menyampaikan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dalam hearing bersama Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kamis, (06/08/2026).

Ia meminta DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan untuk mengawal realisasi janji politik, mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menindaklanjuti keluhan masyarakat.

"Pertama, kami mempertanyakan program Rp1 miliar per desa. Apakah sudah ada regulasi atau dasar hukum yang dibuat oleh bupati bersama DPRD untuk pelaksanaannya? Jangan sampai desa hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi tidak memiliki ruang menentukan prioritas pembangunan karena kembali bergantung pada pokok-pokok pikiran (pokir). Masyarakat banyak bertanya mengenai kepastian aturan program ini," ujar Sahbandi.

Ia juga mempertanyakan keberlanjutan janji politik lainnya di tengah kondisi pemerintahan yang sedang dalam masa transisi.
"Kami ingin mengetahui apakah program Rp1 miliar per desa, Rp100 juta per dusun, dan Kartu Sejahtera Desa tetap dilanjutkan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian meskipun kepala daerah sebelumnya sedang menjalani proses hukum," katanya.
  
Dalam kesempatan itu, Sahbandi melontarkan kritik keras terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Bapenda ini maling," ucap Sahbandi. 

Ia menjelaskan pernyataan tersebut disampaikan karena banyak laporan masyarakat terkait persoalan administrasi perpajakan dan pengelolaan pendapatan daerah.

"Banyak laporan yang kami terima dari masyarakat terkait persoalan administrasi pajak. Karena itu kami meminta DPRD memanggil Bapenda agar semuanya dijelaskan secara terbuka. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Selain Bapenda, FBI juga meminta DPRD mengevaluasi kinerja sejumlah OPD lain, termasuk pelayanan RSUD Tripat Gerung, pengelolaan pajak penerangan jalan, fungsi pengawasan Inspektorat, hingga tata kelola beberapa perangkat daerah yang menjadi sorotan.

"Kami menyampaikan semua ini sebagai aspirasi masyarakat. Kami siap berada di belakang DPRD untuk memberikan informasi yang kami miliki demi mewujudkan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat yang bersih, transparan, dan berintegritas," tegasnya.


Anggota FBI, H. Munawar, turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan di RSUD Tripat Gerung.
"Kami menerima banyak keluhan dari pegawai yang mengaku dirumahkan tanpa kejelasan. Ada yang sudah mengabdi bertahun-tahun, tetapi harus berhenti bekerja. Kami meminta DPRD memanggil pihak rumah sakit agar persoalan ini dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan kepastian bagi para pegawai," ujar H.Munawar.

Sementara itu Sahban salah satu inisiator berdirinya FBI yang karib disapa bang Bento menegaskan ada 12 Tuntutan FBI kepada DPRD Lombok Barat:

1. Meminta DPRD memanggil Bupati dan memberikan masukan terkait pengangkatan pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Lombok Barat agar tidak terburu-buru karena saat ini dalam masa pemerintahan transisi, serta meminta Bupati menunjuk pejabat yang tepat.
2.  Mengevaluasi semua OPD yang ada di Lombok Barat.
3.  Memberhentikan segera Wakil Direktur dan 2 Dewan Pengawas Rumah Sakit karena dinilai tidak memenuhi kompetensi keahlian di rumah sakit.
4.  Segera memecat dan mengangkat Direktur PT. AMGM serta Dewan Pengawas PDAM.
5.  Memanggil Bapenda, Dishub, dan BPKAD untuk mengusut tuntas terkait PLN, di mana Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) diduga banyak kebocoran.
6.  Menghapus segera Mars Lombok Barat.
7.  Segera menurunkan sementara foto LAZ yang dipampang di semua kantor pemerintahan.
8.  Menuntut realisasi janji politik: Rp1 miliar per desa, Rp100 juta per dusun, dan Kartu Sejahtera Desa.
9.  Meminta DPRD mengusulkan penggantian Kepala Inspektorat.
10. Segera mengaudit aplikasi SIHAWA yang diduga banyak kecurangan.
11. Mengusulkan Kepala BPKAD diberhentikan sebagai kepala OPD karena dinilai tidak cakap, banyak aset terbengkalai, tidak tertib, dan bukan ahlinya.
12. Dan tuntutan lainnya.


FBI menegaskan siap mendukung DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah beserta seluruh OPD.

"Kami ingin pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berintegritas," tutup Sahbandi. (Ramli Jamak)