Mataram, (postkotantb.com)  - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana menjadikan Bendungan Batujai sebagai pusat terminal penerbangan pesawat air khusus atau seaplane untuk pariwisata berkualitas pertama di Indonesia.

Proyek pembangunan _hub_ dan _hangar seaplane_ di kawasan Bendungan Batujai, Lombok Tengah itu akan dikerjakan oleh investor PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN). 

Rencananya, akan ada dua unit pesawat jenis Twin Otter Seaplane yang melayani penerbangan eksklusif dari terminal Batujai menuju sejumlah destinasi wisata unggulan. Di antaranya Benoa, Benete, Teluk Moyo, Labuan Bajo, Teluk Saleh, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Alasan pilih Batujai

Bendungan Batujai dipilih karena lokasinya strategis, berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok. Selain itu, adanya sumber air tawar di bendungan dinilai memudahkan perawatan pesawat. 

Saat ini PT AMAN sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, AirNav, dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.

Untuk membangun _hub_ dan _hangar_, dibutuhkan lahan sekitar 5.000 meter persegi. Lahan tersebut akan digunakan untuk hanggar perawatan dan penyimpanan pesawat, serta pembangunan dermaga apung dan dock.

Dampak ekonomi dan lapangan kerja

Dengan adanya terminal _seaplane_, akses ke daerah wisata terpencil diharapkan bisa lebih cepat dibandingkan menggunakan kapal laut. Kehadiran terminal ini juga diproyeksikan memicu pertumbuhan usaha baru seperti resort dan restoran. 

"Ini bisa membuka lapangan kerja di bidang _quality tourism_ dan menyumbang pendapatan daerah," demikian bunyi rencana proyek tersebut.

Di tengah rencana tersebut, sebagian masyarakat sekitar Bendungan Batujai menyampaikan penolakan.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Daud, menilai penolakan itu wajar dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pada dasarnya kami mendukung segala bentuk program pemerintah selama untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Setiap program pembangunan harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan," ungkap Daud, Senin (03/08/2026).

Daud menekankan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada investasi atau kepentingan korporasi. Manfaat nyata harus dirasakan masyarakat lokal melalui pemberdayaan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta peluang usaha yang adil dan berkelanjutan.

"KNPI mengajak pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat agar setiap aspirasi didengar dan dipertimbangkan secara bijaksana. Pembangunan yang baik bukan hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya dan tidak terpinggirkan," tutupnya. (Red)