Sumbawa Besar, (postkotantb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat integrasi dan validasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, http://S.Si., http://M.Si., menyebut perbedaan data antar-OPD masih menjadi tantangan utama. Perbedaan itu muncul karena indikator, metode pengumpulan, hingga kondisi data yang dinamis.

“Kebijakan nasional melalui Satu Data Indonesia menjadi langkah penting. Data sektoral maupun spasial kita integrasikan ke dalam Satu Data Indonesia agar jadi rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan,” jelas Dedy saat ditemui di Sumbawa Besar, Selasa (9/9).

Ia mengakui proses integrasi tidak mudah. Pergantian petugas, keterbatasan anggaran, hingga peristiwa eksternal dapat memengaruhi kualitas data. 

“Data ini dinamis. Tahun ini bagus, tahun depan bisa berubah karena faktor-faktor itu. Karena itu verifikasi dan validasi harus terus dilakukan,” katanya.

*Kemiskinan dan Stunting Jadi Prioritas*
Dedy menegaskan data kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah. Data terintegrasi dari sistem nasional kini menjadi acuan utama penentuan sasaran program perlindungan sosial seperti PKH, bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga bantuan bagi lansia.

Tantangannya, kata dia, setiap sumber data memiliki parameter dan metode perhitungan berbeda. 

“Ketika diintegrasikan ternyata berbeda. Ini yang terus kita proses lewat verifikasi dan validasi,” jelasnya. 

Pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat juga dilakukan berkala. Perubahan kondisi sosial ekonomi bisa mengubah klasifikasi atau desil kesejahteraan warga penerima manfaat.

Selain kemiskinan, sinkronisasi data stunting juga terus dilakukan. Sebelumnya terdapat perbedaan data antara sektor kesehatan dan keluarga berencana. Kini pemerintah menggunakan data kesehatan sebagai rujukan utama untuk melihat prevalensi stunting.

“Indikator petugas di lapangan kadang berbeda dengan pemahaman masyarakat. Ada faktor sosial ekonomi juga. Ini butuh komunikasi bersama agar intervensi stunting efektif,” ujar Dedy.

Ia menambahkan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Dibutuhkan pendekatan konvergensi dengan keterlibatan seluruh OPD.

Pembangunan Berbasis Data Mulai 2026

Lebih jauh, Dedy menegaskan ke depan pembangunan daerah harus semakin kuat berbasis data. Bappeda akan memperkuat koordinasi dengan BPS dan OPD sebagai produsen data.

“Kita sebagai sekretariat walidata, sementara OPD jadi produsen data. Data sektoral dan spasial terus kita integrasikan untuk dukung perencanaan,” terangnya.

Implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Sumbawa sudah berjalan. Setelah tahap inisiasi 2024 dan implementasi 2025, pada 2026 sistem ini resmi digunakan sebagai referensi utama perencanaan pembangunan daerah.

“Mulai tahun ini sudah resmi kita pakai sebagai referensi utama,” pungkasnya. (Jhey)