Haji Muslim.ST.M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Foto Istimewa/postkotantb com/Aminuddin

Mataram, (postkotantb.com) - aktivitas impor udang Vaname asal  Ekuador, Amerika Selatan, kini mulai mendapat sorotan yang serius dari Srim Club Indonesia (SCI) pusat. 

Ditemui media ini, Penasihat SCI Pusat, Agus Salim yang karib disapa Agus Okak  mengungkapkan, aktivitas tersebut belakangan ini telah memicu keresahan bagi para pelaku usaha tambak dalam negeri. 

Pasalnya, ada beberapa faktor yang dinilai menjadi ancaman. "Isu ini baru ketahuan dan menjadi viral ini adalah mulai tahun lalu, terlebih di tahun ini," timpalnya.

Diketahui sebelumnya ada sekitar 120 ton udang Vaname yang diimpor dari Ekuador, berhasil masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 

Menurut Agus Salim, pelabuhan yang  merupakan kawasan berikat tersebut, tidak sepenuhnya menerapkan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) RI. 

Meski sempat dikarantina, belum ada jaminan bahwa udang impor yang masuk ke Indonesia terbebas dari penyakit.

"Apakah sudah dicek secara pasti  soal kualitas produk impor ini benar-benar aman, karena buat pembudidaya di Indonesia bahkan semua negara yang sangat rentan terhadap namanya bawaan potensi penyakit akan sulit nantinya diatasi," Ujar Pria Kelahiran Sumbawa itu kepada postkotantb.com di Mataram Senin (14/09/2026).

Masuknya udang impor juga akan mengganggu pasar domestik. Ia menilai, banyaknya udang yang diimpor dari negara luar menyebabkan serapan pasar domestik berkurang.

Sebab, udang-udang yang diimpor akan diolah kembali dan dilempar ke negara tujuan, dengan menggunakan  bendera merah putih. "Sehingga komoditi lokal kita hasil yang tadinya Indonesia murni udang, menjadi tergerus pasarannya," terangnya.

Pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan kementerian terkait, agar ke depan, pemerintah pusat dapat memberikan kepastikan regulasi yang menjadi, komoditas lokal dapat terserap maksimal. Begitu pula soal harga.

Agus Salim yang juga menjabat sebagai Pembina petambak semi & tradisional wilayah lab Sawo desa Penyaring kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa NTB menegaskan, bahwa kualitas serta karakter udang di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara eksportir udang lainnya. Jika hal ini terus dibiarkan oleh pemerintah, pihaknya khawatir akan memberikan dampaj yang lebih besar. 

Jangan ke depannya, udang hasil impor yang diolah dan dikirim kembali menggunakan label merah putih, terdeteksi membawa penyakit. Tentu akan memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi negara.

 Desak Pemerintah Pusat Evaluasi Aktivitas Impor Udang 

Terpisah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, melaluu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, H Muslim, mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pemerintah daerah mendorong bagaimana pembudidaya lokal hingga nasional untuk tumbuh dan berkembang.

Tentunya disertai dengan upaya-upaya perbaikan, baik dari sisi pengelolaan tambak udang yang ramah lingkungan, serta menghindari penggunaan zat-zat kimia.

Hal ini, menurutnya, sebagai jaminan atas mutu dan kualitas udang Indonesia bisa bersaing dengan Amerika, Cina, dan negara ekpostir udang lainnya. 

Soal polemik Udang impor dari Ekuador, ia meminta pemerintah Indonesia harus hadir untuk memberikan kepastian, dalam rangka lebih menggairahkan investasi nasional, dan tidak memicu goncangan dari sisi kompetisi pasar.

"Apalagi Impor dari luar ini sebenarnya mengganggu keinginan kita untuk meningkatkan produksi udang nasional. Kita harus pastikan muara hilirisasi produknya ke mana, muara ekspor kita kemana," nilainya.

"Kehadiran pemerintah seharusnya mampu memberikan kepastian. Bukannya justru melayani impor dari luar dan mengganggu suasana kebatinan kawan-kawan petambak nasional maupun di daerah," tegasnya.

Pekerja memindahkan udang vaname hasil budi daya Loka Perbenihan dan Budi Daya Ikan (PBI) Tugu Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah saat panen di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Semarang, Jawa Tengah. (Foto-ant)



Karenanya, Pemprov NTB mendorong agar pemerintah pusat kembali  melakukan kajian terhadap aktivitas impor udang Vaname. Sebaliknya, ia mendorong adanya penguatan dari pemerintah terhadap para pembudidaya lokal Indonesia.

"Kami sangat sepakat dan mendorong pemerintah Indonesia mengkaji kembali, sekalipun melewati kawasan berikat, untuk tidak lagi memasukan udang impor ke Indonesia. Bagaimanapun ini sangat mengganggu suasana kebatinan para pembudidaya baik nasional maupun di daerah," dorongnya.

Di sisi lain, ia meminta agar pemerintah pusat dapat memberikan penguatan dan hilirisasi hingga ke daerah yang memiliki nilai tambah bagi daerah dan masyarakat. 

Dengan cara, memberikan insentif, serta dukungan sarana dan prasarana yang memudahkan investasi perikanan khususnya pengolahan dan budidaya udang. 

Hal ini dalam rangka menekan ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk kelautan yang diimpor dari negara lain untuk kebutuhan industri. 

"Bukan kami menghalangi Impor. Kalau bisa, Amanat asta cita pak presiden RI harus bisa sampai ke daerah," jelasnya.(Red)