Bambang Muntoyo alias HBM, Ketum Gapeksindo NTB.Foto Istimewa/postkotantb.com



Mataram, (postkotantb.com) – Persoalan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan kembali mengemuka. Pemerhati nakes, Bambang Muntoyo, menilai penghasilan yang diterima saat ini belum sebanding dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang dihadapi tenaga kesehatan.

Bambang Muntoyo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gapeksindo NTB dan pengusaha LPG menegaskan, nakes merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan. Karena itu, pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka sangat berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan nasional.

Ketimpangan Gaji Honorer

Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian serius pada sistem penghasilan dan perlindungan nakes, terutama yang bertugas di wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah dengan fasilitas terbatas.

“Standar gaji nakes honorer di RSUD atau Puskesmas sangat bergantung pada APBD masing-masing wilayah, sehingga terjadi ketimpangan pendapatan,” sebut haji Bambang Muntoyo kepada GJI NTB, Selasa 02 September 2026.

Ia menyoroti, ketimpangan paling terasa di daerah terpencil dan kepulauan. Selain sarana prasarana terbatas, nakes di sana juga kerap menghadapi keterlambatan pembayaran insentif dan fasilitas kerja yang belum memadai dibanding nakes di perkotaan.

Beban Kerja Tidak Diimbangi Kompensasi

BM juga menyinggung rasio dokter dan pasien yang belum ideal. Akibatnya, banyak tenaga kesehatan bekerja melebihi jam standar, tapi kompensasi lemburnya tidak proporsional.

“Masih ada dokter yang bekerja dengan beban dan tanggung jawab besar, jam kerja panjang, risiko profesional tinggi, serta perlindungan yang belum memadai, tetapi memperoleh penghasilan yang jauh dari layak,” tegas pria kelahiran Bangil Jatim itu.

Usulan Sistem Remunerasi Menyeluruh

Meski memahami langkah organisasi profesi menyuarakan kesejahteraan anggotanya, BM berharap isu ini tidak berhenti di tuntutan kenaikan gaji saja.


“Pendapatan para nakes seyogianya dirancang lebih menyeluruh. Ada kompensasi dasar yang layak, tambahan berdasarkan beban dan risiko kerja, insentif daerah terpencil, penghargaan kompetensi khusus, serta komponen kinerja yang tidak mendorong tindakan medis berlebihan,” jelasnya.

Ia mendorong pemerintah merancang skema insentif khusus bagi nakes yang mengabdi di wilayah terpencil dan kepulauan. Insentif itu harus jelas, terukur, dan dibayar tepat waktu agar menjadi daya tarik sekaligus penghargaan.

Kesejahteraan untuk Mutu Layanan

Menurut BM, kesejahteraan nakes harus jadi bagian penting dari reformasi tata kelola SDM kesehatan. Tujuannya bukan hanya agar nakes hidup layak, tapi juga agar bisa bekerja tenang, profesional, dan terhindar dari eksploitasi.
“Kesejahteraan merupakan sarana untuk menjaga mutu pelayanan,” pungkas ketua Umum Gapeksindo NTB itu.

BM sapaan Akrabnya berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi sistem penggajian, insentif, beban kerja, perlindungan profesi, serta distribusi nakes. Dengan begitu, dokter dan nakes akan lebih semangat mengabdi dan pelayanan ke masyarakat bisa lebih diutamakan. (GJI NTB)