Laporan Sabdanom wartawan postkotantb.com Lombok Utara


Lombok Utara, (postkotantb.com) -  Kekecewaan warga Dusun Sebaro memuncak terkait kondisi jalan penghubung Desa Samaguna dan Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Jalan yang menjadi jalur vital antar dua desa itu kini menjadi sorotan. Pasalnya, pembangunan jalan tersebut disebut merupakan janji politik saat Pilkada lalu dan telah diagendakan khusus oleh Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, SH., MH.

Pantauan http://postkotantb.com, Kamis, 17 September 2026, pukul 10.23 WITA, warga mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Kepala Dinas PUPR KLU untuk segera menuntaskan pembangunan jalan tersebut melalui APBD Perubahan tahun 2026.

"Semestinya Pemda Lombok Utara punya rasa malu, karena jalur ini bisa dikategorikan sebagai jalur pusat pemerintahan," tegas Anton, salah seorang warga Dusun Sebaro di hadapan media ini.

Menurut warga, kondisi jalan yang dikerjakan setengah jadi justru lebih menyulitkan aktivitas mereka. Jalan yang belum tuntas diaspal itu dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat antara dua desa.

Warga pun melayangkan ultimatum keras. Jika tahun ini jalan tersebut tidak juga diaspal, mereka meminta Pemda dan Dinas PUPR untuk bertanggung jawab penuh.

Masyarakat menegaskan, jika tidak ada realisasi pengaspalan tahun ini, mereka meminta Kepala Dinas PUPR KLU dan Pemda KLU untuk menurunkan alat berat dan mengambil kembali aspal yang sudah terpasang, serta mengembalikan jalan seperti kondisi semula.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara, Bambang Gunawan, ST., saat dikonfirmasi melalui telepon menjelaskan, terkait ruas jalan yang akan di-hotmix pada APBD Perubahan berjumlah 9 titik.

"9 titik tersebut terdiri dari 5 titik di Kecamatan Bayan dan Gangga, ada sisa 4 titik yang tersisa untuk Kecamatan Tanjung dan Pemenang," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk beberapa desa yang belum dikerjakan ruas jalannya, bisa langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati.

"Selanjutnya akan ada diskresi dari Bupati dan Wabup terkait ruas jalan mana saja yang akan menjadi prioritas untuk dikerjakan," pungkasnya.