Mahdi Sebut Tugas Dewan Hanya Kawal JPS Dapil Tepat Sasaran

Sekretaris DPRD NTB Mahdi Muhammad menegaskan tidak ada anggota dewan yang menjadi eksekutor JPS Dapil

Mataram (postkotantb.com)- Meski banyak disorot lantaran dianggap melanggar tupoksi utama, program Jaringan Pengaman Sosial DPRD NTB tetap berjalan. Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad SH, menegaskan anggota dewan tidak bertindak sebagai eksekutor.

"Tidak ada dewan sebagai eksekutor. Mereka hanya ikut membantu mengawal dan mengawasi hingga paketnya sampai dan tepat sasaran. sebab JPS ini dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat," sebut Mahdi, Senin (15/06).

Dijelaskan, pihak yang bertanggungjawab untuk pengadaan barang adalah rekanan yang juga bertindak sebagai distributor di tiap dapil masing anggota dewan.

"Di Pulau Lombok satu rekanan CV Alam Lestari dan di Pulau Sumbawa CV Rindang Baodaya. Untuk mempercepat proses distribusi sekretariat dewan menjadi penanggungjawabnya ,"jelasnya.

Setelah sampai ke masing-masing dapil, paket bantuan tersebut diserahkan ke pemerintah desa dan tim pembagian JPS. Sasarannya masyarakat yang belum mendapatkan JPS konvensional, seperti PKH, JPS gemilang, BLT dan bantuan lainnya. Distribusi bantuan sudah berakhir pekan lalu.

"Total anggaran yang digunakan untuk untuk JPS ini Rp. 5,2 miliar, dari anggaran Rp. 6,5 miliar. Sisa penggunaan anggaran tersebut, akan dikembalikan ke Kas Daerah."tutupnya. (Yul)