PMKM Prima Indonesia NTB Gelar Ratas Bahas Trobosan Pengembangan UKM

Ketua DPD NTB PMKM Prima Indonesia, Datu Rahdin Jaya Wangsa memberikan sambutan.

Mataram (postkotantb.com)- Dalam rangka upaya pengembangan UKM di Provinsi NTB, DPD NTB PMKM Prima Indonesia, menggelar rapat terbatas (Ratas). Ratas digelar, Sabtu (28/11), di Sekretariat Jalan Bung Hatta Nomor 99X, Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, membahas terkait program kerja selama kurun waktu lima tahun ke depan. 


Turut hadir dalam rapat tersebut, para pengurus DPD NTB beserta masing-masing kepala bidang. Ketua DPD NTB PMKM Prima Indonesia, Datu Rahdin Jaya Wangsa mengungkapkan, ratas digelar berdasarkan hasil koordinasi dan instruksi DPP agar DPD NTB, segera melaksanakan penyusunan program kerja. 


"Lembaga ini non profit. Akan tetapi anggota struktural lembaga dapat melakukan bisnis. Bagi yang punya perusahaan bisa menjadi bapak angkat UKM binaan PMKM Prima Indonesia,"ungkapnya.


Kata dia, pembahasan ratas menyangkut program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, DPD telah menyiapkan beberapa trobosan. Diantaranya, membuat E-Catalog, sebagai corong pemasaran produk UKM lokal dengan sistem yang terkorelasi antar satu bidang dengan bidang lainnya. 



Anggota Struktural DPD NTB PMKM Prima Indonesia 

Kemudian, DPD akan mengelar kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan mengembangkan skill dan pengetahuan, salah satunya untuk meningkatkan kualitas kemasan serta produk UKM. Selanjutnya terkait permodalan.


Saat ini, DPD akan melakukan koordinasi melalui surat resmi ke managemen Bank Indonesia (BI) dan sejumlah Perusahaan BUMN salah satunya, PT. Telkomsel Tbk, demi membuka akses permodalan untuk menyokong sejumlah UKM di bawah naungan Lembaga PMKM di NTB. Di sisi lain, berkaitan dengan diskusi bersama DPM-PTSP Provinsi NTB. 


Lanjut Datu Rahdin, DPD akan mengupayakan konsorsium untuk mendisplay pemasaran produk-produk UKM. Kedepannya, jelas dia, pihak DPD menyediakan minimal satu konsorsium di masing-masing kabupaten-kota di Provinsi tersebut.


"Jadi produk di pulau sumbawa, tidak harus di cari di Sumbawa tapi, sudah bisa diperoleh di Lombok. Begitu juga sebaliknya. Produk di pulau Lombok bisa didapatkan di pulau Sumbawa,"cetusnya.


Dalam rapat itu, para anggota struktural menyepakati sejumlah poin sebagai inti dari pembahasan materi ratas. Yaitu terkait inventarisasi UKM, Pendanaan permodalan dan pembinaan serta pelatihan.(rin)