SIPJA, Mempermudah Penilaian Kinerja ASN

Prinsip pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan
Mataram (postkotantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB segera menerapkan penilaian kinerja ASN berbasis elektronik dengan aplikasi Sistem Informasi Disiplin dan Kinerja (SIPJA).

ASN di Provinsi NTB akan mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan mulai tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebagai konsekwensinya, setiap ASN dituntut untuk menampilkan kinerjanya secara maksimal. Penilaian kinerja pegawai akan dilakukan secara elektronik agar lebih efektif dan efisien.
 
Untuk memulai proses tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mensosialisasikan kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas P3AP2KB Provinsi NTB. Diharapkan saat penerapan nanti tidak ada hambatan bagi ASN untuk menggunakan sistem baru tersebut.

Sry Wahyuningsih, SSTP, MH. Fasilitator dari BKD Provinsi NTB
Sry Wahyuningsih, SSTP, MH. Fasilitator dari BKD Provinsi NTB

“Prinsip pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan SKP, baik oleh eselon II, III dan IV sebagai dasar menginput penilaian, untuk itu harus ada kesepakatan dalam menetapkan SKP tahun 2021,” ujar Sry Wahyuningsih, SSTP, MH. Fasilitator dari BKD Provinsi NTB, Kamis (04/2).

“Prinsip selanjutnya adalah dalam pembuatan SKP harus berdasarkan Rincian Tugas dan Fungsi (Ritusi), DPA dan Perjanjian Kinerja (PK) agar setiap pegawai dapat menetapkan beban kerja selama periode 1 tahun anggaran,” lanjut Sry.

Menurutnya, setelah beban kerja ditetapkan selama 1 tahun selanjutnya dapat dibreak down beban kerja bulanan, untuk itu diperlukan kedisiplinan ASN dalam menginput data pekerjaan setiap hari sesuai dengan jumlah hari kerja efektif. Jika sehari saja ASN absen menginput data hasil pekerjaan, maka dipastikan akan mengurangi nilai kinerja TPP ASN. Data yang diinput harus berkaitan dengan tugas utama ASN, jika bukan tugas utama akan mengurangi nilai kinerja ASN.

“Batas waktu penginputan data dalam SIPJA adalah maksimal tanggal 5 bulan berikutnya, dengan sistem baru ini diharapkan akan mempermudah dalam penilaian kinerja ASN dalam penentuan besarnya TPP yang akan diterimanya,” pungkas Sry. (SFM)