 |
| Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan pemberlakuan PPKM berskala Mikro di tingkat RT |
Mataram(Postkotantb.com) - Kebijakan untuk kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa akan segera diterapkan di NTB mulai 23 Maret besok.
PPKM ini bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam menjalankan aktifitas dengan aman dan produktif, ditengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.
“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (22/3/2021) di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB.
Wagub mengatakan penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, diharapkan dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi. Wagub meminta semua unsur di pemerintahan melakukan sosialisasi langkah tersebut.
“Kita dapat mensosialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Rohmi.
Ia meminta dalam sosialisasi ini menjelaskan sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat harus diterjemahkan sesederhana mungkin, supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.
Selain itu, Wagub juga meminta agar Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan lebih mengintensifkan upaya penanganan kesehatan serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.M., MARS., menyampaikan bahwa tujuan implementasi PPKM Mikro dilakukan sebagai upaya pengendalian pada level terkecil, yanki level RT. Ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 06 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
“Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro ditegaskan Kadikes, jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat, tetapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.
Di NTB pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan curva penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.
“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya.(RZ)
0 Komentar