BNPB RI Minta Penanganan Hutan Gundul Berorientasikan Kesra

HUTAN: Gubernur NTB bersama rombongan meninjau hutan gundul di sejumlah titik

Mataram (postkotantb.com)- Dalam rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di  Provinsi NTB, secara virtual, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, menuturkan, penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan kebijakan yang tepat dan strategis.

"Pola penanganan hutan gundul harus melibatkan masyarakat dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat," ungkapnya memimpin rapat, Sabtu (10/4).

Karenanya, Doni Monardo menyampaikan beberapa solusi untuk meminimalisir potensi banjir bandang serta mengatasi permasalahan hutan gundul yang dihadapi NTB. Terutama di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu.

Salah satunya, melalui pola penanaman kembali pohon-pohon dengan nilai ekonomis sekaligus berfungsi sebagai penyerap air hujan yang kuat. Diantaranya kopi, alpukat, kelengkeng dan ada banyak jenis tanaman lain menggunakan sistem tanam tumpang sari dengan tanaman jagung.

"Karena yang saya saksikan adalah proses alih fungsi lahan dari hutan ke jagung. Memang secara ekonomi untung, tapi dampaknya menimbulkan bencana berkepanjangan. Silahkan bertanam, bertani dan berkebun. Tapi harus ada dua aspek yang seimbang. Alam dijaga, alam juga akan jaga kita. Kita merusak alam, alam rusak kita," tegasnya.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Dalam menjalankan program tersebut, setiap program yang berhubungan dengan ekosistem harus melibatkan rakyat, tidak boleh berorientasi proyek, karena akan gagal.

"Harus berorientasi masyarakat dan kesadaran untuk memperbaiki lingkungan. Langkah awal, kita pilih desa yang punya komitmen. Kepada para bupati, mohon menunjuk salah satu desa yang dinilai mampu menjalankannya. Jika ini sukses, desa lain akan ikut. Kita butuh percontohan dulu. Bibit pohonnya kita berikan secara gratis kepada masyarakat," ungkapnya.

Jika penanaman tersebut sukses, program itu akan dilakukan di hutan-hutan NTB. Sehingga diharapkan, dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, wilayah NTB secara keseluruhan yang menaungi dua pulau besar yaitu Sumbawa dan Lombok, bisa terhindar bencana banjir bandang.

Selain meminimalisir datangnya bencana, masyarakat diharapkan tetap berpenghasilan, dengan catayan tetap menjaga kelestarian alam. Kedati demikian, dalam menjalankan program itu, Doni meminta  keterlibatan Universitas Mataram untuk melakukan riset terkait dampaknya.

Sebelummya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan bahwa kondisi pasca banjir di Bima dan Dompu berangsur mulai pulih. Dia menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah dan masyarakat yang bahu membahu, membantu proses pemulihan masyarakat yang terdampak banjir bandang.

Sebaliknya, diakui Zul, banyak masyarakat terlena dengan kesejahteraan dari hasil menanam jagung. Sehingga tanpa disadari, kawasan hutan telah habis terbabat. "Musibah ini menyadarkan kita bahwa kegiatan penghijaun adalah kebutuhan untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang," jelasnya.

Soal Ilegal Loging, ditegaskan gubernur NTB ini, pihaknya sudah melaksanakan moratorium kayu dari pulau Sumbawa dan Lombok keluar untuk sementara waktu. "Alhamdulillah kami mampu menekan ratusan kayu yang hampir tiap saat diseberangkan ke luar daerah. Karena ketegasan staf angkatan darat, apabila ada oknum yang melanggar akan dipecat," cetusnya.

Dia berharap, kecintaan Kepala BNPB dengan program penanaman pohon bernilai ekonomis tersebut, dapat mengembalikan hutan lindung dan meminimalisir terjadinya banjir bandang di NTB. Apalagi di sebagian wilayah di NTB khususnya kawasan Mandalika Lombok Tengah akan dijadikan lokasi event internasional.

"Kami akan bersinergi dengan bupati dan walikota bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan gerakan penghijauan kembali," harapnya.

Kami akan bersinergi dengan bupati dan walikota bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan gerakan penghijauan kembali," kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri menyampaikan harapan terkait dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat penanganan kawasan hutan penyangga debit air hujan.

Banjir bandang yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Bima disebabkan  meluapnya air di Dam Pela Parado, karena intensitas hujan cukup tinggi menyebabkan hutan penyerapan air di sekitar kawasan rusak parah.

"Kami harapkan adanya program pasca bencana," harapnya.

Sementara dalam penanganan infrastruktur, terutama jembatan yang putus, TNI dan Polri sudah mengerahkan pasukan serta kapal perang yang membawa langsung peralatan untuk membangun jembatan di Desa Polo dan Rade yang menghubungkan akses keenam desa lainnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini TNI Polri bahwa pembangunan jembatan bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, kami juga telah menerima bantuan dari Bapak Presiden sebanyak 13 ribu paket sembako yang dibagikan ke kecamatan terdampak," tutupnya.

Dalam rapat penanganan banjir bandang tersebut, turut dihadiri oleh Walikota Bima, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu, Danrem 162/Wira Bhakti, POLDA NTB, Lanal Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) serta unsur pemerintah lainnya.(RIN)