Breaking News

SAKIP 2021, Komitmen NTB Bersih Melayani

Sambutan dan pengarahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Ruang Rapat Utama, Senin (6/9).

 POSTKOTANTB, Mataram- Dalam rangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2021. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), menilai, Pemerintah Provinsi NTB, telah memenuhi sejumlah indikator utama.

Antara lain, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selama 10 kali berturut turut. Bobot penilaian BB dalam SAKIP, indeks pelayanan publik dan indeks profesionalisme Aparat Sipil Negara (ASN).

Sekda NTB, HL Gita Ariadi menyebut, dari 103 indikator kinerja daerah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),  capaian tahun 2021, baru tercapai 11,65 persen dan indikator utama, baru tercapai 13,51 persen.

Ikhtiar Pemprov NTB untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani  dibuktikan dengan pengelolaan aset melalui Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD, secara tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online,melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT, dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai, menuju NTB Zero Temuan, Serta Penandatangan pakta integritas Kepala OPD, beserta seluruh ASN.

Portal e government lainnya adalah NTB Satu Data, PPID NTB dan masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care dan inovasi lainnya. “Akuntabilitas kinerja itu juga terlihat, dari penanganan pandemi Covid 19. Mulai dari pelayanan medis, penambahan rumah sakit rujukan, kewajiban pembayaran insentif nakes dan manajemen lain," sebutnya di ruang rapat utama kantor Gubernur, Senin (06/09).

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi mengatakan, target akhir RPJMD 2019 - 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tanpa tambang, angka kemiskinan turun hingga 11,92, gini ratio sebesar 0,297, IPM 70,09,   inflasi turun 3,0 sampai 4,0 dan TPT sebesar 3,17 persen.

"Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu telah dirubah dalam rencana strategis daerah terkait perkembangan dan penyesuaian," tutupnya.

(DiskominfotikNTB/RIN)


0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close