 |
| TUMPUKAN SAMPAH: inilah tumpukan sampah di salah satu titik di jalur menuju pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar). |
POSTKOTANTB, Lombok Barat - Forum Kepala Desa Sekotong-Lembar (Foksel), Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dalam waktu dekat, akan bersurat ke Gubernur NTB. Surat tersebut berkaitan dengan penumpukan sampah di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Lembar, Lobar.
Tidak hanya itu. Foksel juga mempersoalkan sarana prasarana pendukung di jalur provinsi dan nasional menuju Pelabuhan Lembar, belum disiapkan secara maksimal. "Kami menyurati bapak Gubernur NTB agar lebih serius menyiapkan kawasan di wilayah Sekotong sebagai penyangga KEK, WSBK dan MotoGP," ujar Kepala Desa Jembatan Kembar, Amirullah, Jumat (1/10).
Dia menyebut, seoanjang jalur menuju pelabuhan Lembar, terdapat sejumlah titik yang ditumpuki sampah. Bahkan di depan kantor PDAM Lembar dijadikan tempat pembuanga sampah (TPS) secara liar oleh warga. Selanjutnya, kondisi akses jalan juga bergelombang. Kemudian jalur menuju Gili Mas, kondisi jalanya sudah rusak dan ada pula yang berlubang.
"Terkait hal tersebut, Kami dari forum kepala desa akan surati Gubernur NTB terkait belum siapnya infrastruktur di wilayah kami, terutama di pelabuhan Lembar," tegasnya.
Diakui, alasannya bersurat ke Gubernur NTB, disebabkan adanya perkiraan bahwa jelang penghelatan WSBK ada 35 ribu tamu dan sekitar 15 sampai 16 ribu tamu akan melalui jalur laut. Pelabuhan Lembar menjadi salah satu pintu masuk. Pihaknya tidak ingin, ketidak siapan di kawasan penyangga dan pintu masuk ini, malah menjadi masalah.
"Karena ketika berbicara sarana dan prasarana, jalan serta lampu jalan di wilayah tersebut masih gelap, ini nanti pasti akan dikeluhkan pengunjung. Itu akan merusak citra daerah, bahkan Indonesia di mata dunia, karena yang datang ini tamu dari luar negeri," cetusnya.
Pemprov didesak agar serius membenahi masalah tersebut. Bagaimanapun juga jalur perlintasan yang mulai dari desa Lembar Selatan, Jembatan Kembar, Jembatan Kembar Timur dan Labuan Tereng, menjadi wajah NTB, bahkan Indonesia di mata tamu.
Dia juga meminta agar vaksinasi didorong di wilayah setempat, sebagai jaminan tamu bahwa kawasan tersebut aman untuk disinggahi. Karena masyarakat sudah tervaksin 70 persen. "Kalau sampai kami tahu kalau warga di daerah ini belum semua divaksinasi, apakah mereka akan mau kesini. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, H. Ridwan Syah mengatakan terkait persoalan lampu jalan, pihaknya akan mencoba koordinasi dengan OPD terkait. Khusus penanganan jalan yang sudah di usulkan melalui program DAK 2022. "Segmen ini sudah kita usulkan melalui DAK dengan nilai Rp. 64 Miliar untuk pelebaran dan perbaikan geometrik," jelasnya.(RIN)
0 Komentar