 |
| Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M. Pd. |
Mataram (postkotantb.com)- Tidak mudah untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Meski lingkup kewenangan yang terbatas, DPD RI memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan di daerah. Terlebih saat ini, masyarakat tengah diuji dengan kondisi pandemi Korona.
"Yang namanya DPD itu memang berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, red). Walaupun terbatas, Akan tetapi masyarakat sangat berharap, DPD kita dengan kewenangan politiknya, mereka bisa berbuat untuk daerah. Baru mereka bisa disebut negarawan," ujar Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M. Pd, dikediamannya, Sabtu kemarin.
Pria yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini mengatakan, figur yang dimaksud adalah DPD dengan jaringan kemitraan yang luas.
Dengan demikian, para wakil daerah di Senayan melalui perannya, dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan BUMN maupun swasta. Dalam rangka memulihkan ekonomi daerah. Namun sayang, saat ini masih belum ada sosok yang mumpuni menjadi politisi Senayan.
Padahal, NTB masih jauh dari kata sejahtera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB masih sangat rendah dibanding daerah lain. Sedangkan angka kemiskinan masih tergolong tinggi.
"Angka kemiskinan kita secara nasional masih 18 persen. Sedangkan standar nasional masih 12 persen, kan masih jauh. Padahal NTB masih perwakilan DPD. Jika seluruhnya komunikatif dan bergerak, masalah daerah terakomodir," singgungnya.
Di sisi lain lanjut dia, Gubernur NTB H. Dzulkieflimansyah, memiliki ide cerdas dalam membangun daerah. Seperti contoh, program investasi. Ia menilai, program ini menjadi salah satu solusi mengembangkan NTB.
"Berapa sih potensi PAD kita. Jadi tanpa ada program investasi, daerah kita sulit untuk maju dan berkembang," cetusnya.
Namun, program itu tidak terlaksana maksimal. Karena selain tertumpu hanya di beberapa sektor saja dan lokasi investasinya terbatas. Tidak maksimalnya investasi daerah disebabkan, para perwakilan senayan yang ia nilai sangat kurang dalam koordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.
"Kedatangan investor menjadi kebutuhan dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian di NTB. Coba kita lihat di Kabupaten Bima masih Nol Investasi. Perusahaan tambang di Dompu juga belum beroperasi. Kenapa perwakilan kita tidak komunikasikan kendalanya dengan pemerintah daerah. Seharusnya mereka (DPD, red) aktif dalam hal ini," kritiknya.
Karenanya, ia mengajak masyarakat agar cerdas dan bijak dalam memilih figur yang tepat untuk duduk di kursi DPD agar Ke depan, program kerja yang dilaksanakan anggota DPD terpilih, jelas dan terarah.
"Jangan melihat hanya karena uang, wajahnya cantik dan ganteng, terus kita langsung memilih. Lihatlah figur yang memiliki visi dan misi yang jelas serta memiliki jejaring yang luas, kenapa tidak kita pilih," ajaknya.(RIN)
0 Komentar