Jakarta, (postkotantb.com) - Sehari setelah mengikuti Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 bersama 4.545 peserta di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor Jawab Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Bupati Sumbawa Drs.H Mahmud Abdullah melakukan diskusi ringan di ruang tunggu Bandara International Soekarno Hatta, Rabu (18/1).
Baginya inilah momentum bagi Daerah lebih cepat ambil bagian dalem akselerasi pembangunan di Kabupaten Sumbawa.
"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berbicara langsung kepada kami dan Kepala Daerah se-Indonesia. Menghargai kerja keras semua daerah dalam menangani pandemi Covid-19, menjaga stabilitas ekonomi termasuk di dalamnya menyukseskan vaksinasi Covid-19 di daerah kita," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq.
Menurut Pak Jokowi tidak mudah menyuntikkan sekitar Rp 448 juta dosis suntikan kepada rakyat Indonesia. Namun berkat dukungan berbagai elemen bangsa TNI-Polri seluruh Gubernur, Bupati/Walikota sampai tingkat RT RW, semuanya ikut sehingga bisa menyelesaikan konflik Covid-19 dengan baik.
Demikian pula terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kuartal 2 Tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di Kuartal 4 2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen, meskipun demikian Presiden berpesan agar Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global. Sehingga kebijakan apapun harus berbasis pada data dan fakta-fakta di kalangan.
"Inilah yang akan kita tindak lanjuti, selepas dari Rakornas ini koordinasi Forkompinda akan semakin diintensifkan, sebagai penunjang akselerasi pembangunan di daerah sebagaimana saat ini telah terbangun dengan baik.
Bupati Sumbawa sebagai Ketua Forkopimda sendiri, telah ditetapkan dalam PP nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah," jelas Rafiq yang juga Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa itu.
Semua arahan Presiden kata Rafiq, telah dicatat, dan dirinya akan mensinergikan langkah langkah aplikatif yang harus dikerjakan di daerah. Oleh karena itu Pemda melalui dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada diharapkan bisa membangun komunikasi dengan masing-masing kementerian karena pada diskusi Panel bersama para menteri yang membahas hal-hal strategis akan ditindaklanjuti.
Sehingga bisa diimplementasikan di daerah, baik mengenai menjaga dan menaikkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Penguatan investasi, hilirisasi dan kemudahan perizinan berusaha, penanganan Covid-19, Stunting, kemiskinan dan jaring pemgaman sosial serta stabilitas politik, hukum pengamanan dan pengawasan. (Lalu/Ruf)
0 Komentar