Lalu Azhar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sumbawa Barat. FOTO IST/POSTKOTANTB.COM.

Sumbawa Barat (postkotantb.com) -
Beberapa hari ini banyak terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Sumbawa Barat, Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkannya, Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap kali terjadi dan terbukti merugikan konsumen, karena harus membeli dengan harga yang melambung, bahkan dijual di atas harga HET yaitu antara 30 ribu hingga 35 ribu/tabung @3kg, yang dijual di kios-kios kecil atau pengecer secara sembunyi sembunyi.

Pernmtanyaannya adalah dimanakah pengawasan harga oleh Pertamina..??.
lalu apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebab musabanya, sehingga gas elpiji 3 kg menjadi langka?
Ada beberapa hal untuk menyorot hal itu, baik dari sisi harga, distribusi dan juga kebijakan subsidi.

Pemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat kontras di agen penjual, antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg. Akibat dari disparitas harga yang seperti ini adalah banyak pengguna gas elpiji 12 kg beralih  menggunakan gas elpiji 3 kg. Selain murah dan harganya @ Rp 6000/kg untuk kalangan menengah ke bawah , sedangkan untuk kalangan non subsidi harganya @ Rp 30.000/kg, membuat konsumen 12 kg berpindah ke 3 kg, karena dianggap praktis, hemat dan irit serta mudah dibawa. Konsumen yang mampu dan bahkan pejabat pun tak malu malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini.

Penyebab kedua, terjadi penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg dari agen ke pangkalan. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya. Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi tanpa pengawasan.

Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi itu maka terjadi migrasi/perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg.Tak kurang dari 20 persen pengguna 12 kg yang berpindah ke 3 kg, karena harga 12 kg dianggap sangat mahal sementara harga 3 kg sangat murah, karena di subsidi.

Kondisi ini makin parah manakala terjadi penyimpangan/pengoplosan oleh distributor dan atau agen nakal. Mereka mengoplos demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dari sisi kebijakan subsidi kelangkaan ini juga dipicu oleh sinyal bahwa pemerintah akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal ini diawali dengan pemangkasan slot kuota gas elpiji 3 kg yang semula sebanyak 6.5 metrik ton dipangkas menjadi 6.1 metrik ton, berkurang 400 ribuan metrik ton. Sementara permintaan gas elpiji 3 kg malah naik…ya pasti suplai berkurang alias langka! Pemerintah makin linglung saat subsidi gas elpiji 3 kg terus melambung karena penggunaan gas elipiji 3 kg terus meningkat.

Oleh karena itu, jika pemerintah memang serius untuk memasok konsumen menengah bawah dengan subsidi gas elpiji, maka tingkatkan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi. Pertamina dan Pemda harus turun hadir untuk melakukan pengawasan lebih intensif, jangan hanya berpangku tangan saja.

Berikan sanksi tegas bagi oknum distributor yang terbukti melakukan malpraktik distribusi dan melakukan pengoplosan. Kepolisian harus lebih jeli untuk melakukan law enforcemen. PT Pertamina juga harus tegas untuk memutus kerjasama dengan distributor nakal.

Tanpa hal itu dilakukan, maka penyimpangan distribusi dan pelanggaran hak-hak konsumen menengah akan semakin besar. Mendapatkan gas elpiji dengan harga terjangkau adalah hak konsumen yang harus dijamin keberadaannya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lalu Azhar angkat bicara saat dikonfirmasi di ruang kerjanya oleh media ini pada Selasa, (11/7/2023).
berencana akan memanggil Pertamina dan para pihak untuk mencari penyebab kelangkaan tersebut.

” saya sudah panggil kabid perdagangan, untuk segera bersurat kepada Pertamina, guna Rapat koordinasi atas kelangkaan gas elpiji di sumbawa Barat dan sudah kami agendakan untuk memanggil para pihak guna mendiskusikan dan mencari tahu penyebab kelangkaan gas LPG tabung 3 kg tersebut. Dengan kuota yang ada apakah sudah mencukupi kebutuhan masyarakat atau tidak, ini yang perlu diperjelas bersama para pihak,” terang kadis.

Disampaikannya, sudah banyak masukan dan keluhan masyarakat atas hal itu. Misalnya di sejumlah agen dan pangkalan, sengaja mensuplay gas elpiji@3 kg ke lain tempat dengan harga di atas Harga Eceran Terendah (HET), saya akui ada beberapa oknum menjual gas tabung 3 kg dengan harga yang tidak wajar " beber Lalu Azhar

”Harganya bisa mencapai 30 ribu sampai 35 ribu rupiah. Itu sangat menyulitkan masyarakat kita. Makanya harus segera ditanggani, dicari solusi dan penyebabnya,” tegasnya.

Untuk kuota di kabupaten Sumbawa Barat 21.700 tabung gas elpiji @3kg , namun belum tercukupi, hal ini dikarenakan adanya masyarakat ekonomi mampu beralih ke Gas 3 kg ” Kuota yang kita miliki tidak berubah tapi gas LPG ini sangat sulit didapatkan.

Persoalan ini harus segera dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Jika ada agen pangkalan yang nakal, kami menyarankan agar izin usahanya dicabut,” pungkasnya.

Sementara Hilmi Bidang Distributor penyaluran Gas Elpiji Bersubsidi dari Pertamina Labuan Badas, saat dikonfirmasi via telepon maupun watshaap, tidak mau dihubungi alias menolak, maka diduga kuat Pertamina juga ikut andil dalam kelangkaan gas elpiji di Kabupaten Sumbawa Barat, maka diduga kuat Pertamina ikut bermain mata dengan para Agen yang ada di Sumbawa Barat.

Management  PT pertamina Badas, enggan berkomentar terkait kelangkaan gas elpiji bersubsidi tersebut. hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar ataupun tanggapan dari pihak pertamina (Edi/Amri)