Breaking News

Perkuat Kapasitas SDM, Dukcapil Lombok Barat Gelar Jumat Berajah

 


Dinas Dukcapil Lombok Barat menggelar diskusi dan tanya jawab dalam nomenklatur kegiatan "Jum'at Berajah" digelar di aula pelayanan kantor Dukcapil, Jum'at (11/8/2023). FOTO IST/ POSTKOTANTB.COM


Lombok Barat (postkotantb.com) -  Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat menggelar diskusi dan tanya jawab dalam nomenklatur kegiatan "Jum'at Berajah". Kegiatan yang diselenggarakan setiap Jumat sekali sebulan itu kali ini mengambil tema "Contrarius Actus dalam Adminduk dan Peristiwa Hukum" digelar di aula pelayanan Kantor Dukcapil di Gerung, Jum'at (11/8/2023).

"Kegiatan ini rutin dilakukan setiap bulan dalam rangka penguatan kapasitas pegawai di Dukcapil. Kompetensi dan kapasitas teknis para pegawai dan operator kita harus terus meningkat seiring dengan tantangan pelayanan," terang Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Saepul Ahkam sesaat sebelum acara dimulai.

Tema kali ini, imbuhnya, diambil untuk menguatkan keberanian sekaligus kehati hatian para operator dalam memberikan pelayanan.

Menurutnya, asas contrarius actus sebagai asas hukum ketatausahaan tidak serta merta membuat jajaran Dukcapil tidak berhati-hati dalam mengeluarkan dokumen kependudukan.


"Selama ada kekosongan norma dan ada norma atau aturan lain yang relevan dan dapat dirujuk untuk penerbitan dokumen adminduk, maka diskresi bisa dilakukan. Pada konteks itu asas contrarius actus dipraktikkan. Asas ini ada tapi tetap harus mengedepankan ketelitian terhadap berkas dan SOP yang ketat," terang Taufan Abadi, dosen hukum di sebuah PTN di Mataram yang menjadi narasumber pada acara itu.

Di kesempatan yang sama, narasumber lainnya Ahmad Mustarudin Efendi yang sering mendampingi klien di pengadilan agama  menyatakan bahwa asas itu tetap harus memperhatikan asas, norma, undang undang, dan peraturan lainnya.

"Tema ini seakan menjadi tanda kegalauan soal keputusan dalam administrasi kependudukan. Tapi sesuai pengalaman saya, selama ini produk layanan administrasi itu lebih banyak menjadi syarat, bukan materi," terang Ame, panggilan akrabnya.

Asas ini, imbuh Taufan di kesempatan lain akan memudahkan posisi pejabat administrasi memberikan pelayanan selama mens rea -nya seperti penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi.

"Agar memudahkan, masukkan saya agar Dukcapil membuat SOP khusus untuk memberi gambaran langkah teknis terhadap penerapan asas ini," ujarnya.

Jumat Berajah kali ini diikuti tidak hanya oleh jajaran Dukcapil. Dalam kesempatan kali ini, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusditah bertindak menjadi Keynote Speaker. Selain Rusditah, anggota DPRD Munawir Haris, beberapa Kepala Kantor Urusan Agama, beberapa pengacara ikut hadir meramaikan diskusi itu. (Babe)


0 Komentar

Posting Komentar
DISCLAIMER: POST KOTA NTB menggunakan iklan pihak ketiga ADSTERRA. Kami tidak bisa sepenuhnya mengatur tayangan iklan. Jika muncul tayangan iklan yang dianggap melanggar ketentuan, harap hubungi kami untuk kami tindaklanjuti.

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close