 |
| Dinas UKM Perdagangan dan Perindustrian KLU bersama Dirjen Kementrian Koperasi menggelar diskusi pengaduan dan serapan aspirasi publik di Mina Hotel, Jum'at (26-27/1/2024). Foto Ist/ |
Dirjen Kementerian Koperasi dan UKM, Sahrul, memantau langsung para pelaku Koperasi dan UMKM KLU. Di samping melihat langsung kondisi di lapangan, baik keberadaan UMKM, maupun luas dan koordinasi hamparan kebun kopi di wilayah KLU.
Kadis Diskoprindag UKM Perdagangan dan Perindustrian KLU, H Haris Nurdin,S.Sos, secara singkat menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Dirjen Koprasi dan PT. Coop Kopi Indonesia, (Reza Fabianus) yang ingin memastikan kesiapan para pelaku UMKM termasuk luas lahan kebun kopi yang tersedia di KLU.
Staf Dirjen Kementrian Koprasi dan UKM, Bang Sahrul
Koperasi dan UMKM sangat berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, sehingga terus tumbuh pesat di tengah berbagai tantangan saat ini. Hal inilah yang menjadi perhatian dan komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM yang juga merupakan menjadi salah satu tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, lanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM membuka saluran pengaduan (hotline) melalui Call Center untuk mengetahui kondisi usaha para Pelaku Koperasi dan UMKM yang terdampak paska wabah Covid-19.
''Diskusi tentang pengaduan dan serapan aspirasi publik yang digelar Dinas UKM Perdagangan dan Perindustrian KLU bersama Dirjen Kementrian Koprasi, Sahrul didampingi PT. Coop Kopi Indonesia, Reza Fabianus yang kita selenggarakan hari ini, Jum'at 26/1/2024 di Mina Hotel, untuk menjadi forum tukar pikiriran, pendapat, pengalaman dan gagasan,'' ucap H Haris Nurdin terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.
Sementara Dirjen Koprasi UMKM, Sahrul menegaskan, pemerintah perlu melakukan pendataan untuk mengambil langkah-langkah cepat menjaga kelangsungan usaha pelaku UMKM. Dikatakan, semua data yang masuk melalui Call Center akan dipetakan terlebih dahulu dan kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar secepatnya dapat diberikan solusi.
''Pihak Kementrian Koprasi dan UKM pun terus aktif melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders lainnya,'' ucap Sahrul.
Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai program untuk mengantisipasi, serta sekuat tenaga terus mendorong kemajuan Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.
Sahrul mennyampaikan bahwa arah dan kebijakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM sangat jelas, ini terlihat dari penyaluran kredit kepada sektor koperasi dan UMKM akan terus ditingkatkan.
Sedangkan arah dan kebijakan pemerintah terhadap koperasi dan UMKM sangat jelas, hal ini terlihat dari penyaluran kredit kepada sektor koperasi dan UMKM. Selain itu melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bunga diberikan spesial rate dengan subsidi dari pemerintah.
''Pemerintah memiliki concern yang tinggi untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku koperasi dan UMKM, mengingat sedemikian besarnya kontribusi koperasi dan UMKM bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air,'' tutup Sahrul. (@ng)
0 Komentar