DPRD Loteng Revisi Perda Desa Setelah Ditetapkan Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

 

Andi Mardan anggota DPRD Lombok tengah Fraksi Demokrat.Foto ist/Lalu Irsyadi

Lombok Tengah (postkotantb.com) - Seperti diketahui, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) Desa.

Salah satu poinnya, masa jabatan Kepala Desa bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.

Mensikapi itu, DPRD Lombok Tengah berencana akan langsung mengakomodir point perubahan dalam undang-undang Desa yang baru dalam revisi perda pemerintahan desa yang sedang dilakukan.

Dari Pansus saat itu tetap mengacu pada aturan enam tahun karena saat pembahasan Ranperda ini undang-undang desa terbaru masih belum disahkan.

Bahkan, saat ini rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemerintahan desa ini sudah masuk tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB.

Namun, dengan disahkannya perubahan atas Undang-undang Desa oleh DPR RI membuat target penyelesaian revisi Perda ini bisa berdampak.

Ketua Pansus DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan menegaskan, saat ini Ranperda tentang pemerintahan desa masih pada tingkat fasilitasi Pemprov NTB.

Hanya saja, nantinya setelah tahapan fasilitasi ini selesai akan dibahas kembali untuk mengakomodir poin perubahan dalam Undang-undang Desa tersebut.

"Ranperda pemerintahan desa ini masih pada tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB, setelah itu baru kami bahas lagi. Terkait masa perpanjangan baru-baru ini, kami tidak menutup kemungkinan untuk sekaligus melakukan perubahannya," kata Andi Mardan, belum lama ini.

Politikus Demokrat itu menjelaskan, sebelumnya memang di Ranperda pemerintahan desa ini masa jabatan kades masih enam tahun.

Namun, dengan adanya perubahan undang-undang menjadi delapan tahun ini secara otomatis harus juga diakomodir ke depannya.

Sehingga, mumpung saat ini Ranperda ini masih belum disahkan, maka dilakukan pembahasan untuk mengakomodir perubahan undang-undang ini.

"Jadi di Ranperda yang saat ini masih pada tahap fasilitasi Pemprov NTB ini masa jabatan kades masih enam tahun. Tapi, setelah fasilitasi selesai akan kami bahas lagi makanya bisa jadi dalam Perda Pemerintahan Desa ini nantinya masa jabatan kades langsung kami akomodir yang delapan tahun," pungkas Sekretaris DPD Demokrat NTB itu. (Irs)