Lombok Utara, (postkotantb.com) - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan akuntabilitas keuangan dan kualitas pembangunan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, bersama Kepala Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya, Ak., M.E., di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (25/5).
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Pemkab Lombok Utara dalam memperkuat sistem pengendalian intern serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, efektif, dan tepat sasaran.


Bupati Najmul Akhyar menegaskan, bahwa kolaborasi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, pengawasan yang kuat akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada Pemkab Lombok Utara, terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.

Ia menambahkan, sinergi ini diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.


Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Wakil Ketua II DPRD KLU Made Kariyasa, Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, S.Sos., M.Si, para staf ahli, asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Lombok Utara optimistis dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pewarta: Jaharuddin.S.Sos