Ketua Umum GEMPUR, Ustadz Ahmad Asdaruddin (pakai kopiah) didampingi Direktur LSM Garuda Indonesia M Zaini saat Audiensi di kantor Dinas Perdagangan Lotim.




Lombok Timur, (postkotantb.com) — Suasana audiensi di Kantor Dinas Perdagangan Lombok Timur pada Senin (25/05/2026) itu berlangsung penuh emosi. Sejumlah pedagang korban kebakaran Pasar Pringgabaya menyampaikan langsung keluhan mereka kepada pemerintah daerah.

Audiensi Gerakan Masyarakat di kantor Dinas Perdagangan Lombok Timur. 
Para pedagang pertanyakan progres pembangunan lapak Pasar Pringgabaya


Audiensi itu juga diwarnai sikap tegas dari Ketua Umum Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR), Ustadz Ahmad Asdaruddin.

Dalam pertemuan tersebut, Ustadz Asdar mendesak Dinas Perdagangan Lombok Timur memberi perhatian khusus kepada pedagang yang belum masuk pendataan bantuan.

Ia meminta data pedagang yang sempat tersisih benar-benar diprioritaskan.

“Saya minta secara khusus kepada kepala dinas agar data mereka ditampung dan ‘distabilo’. Saya agak ngotot dalam hal ini karena saya tahu persis penderitaan mereka. Pemkab harus meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan, termasuk bantuan permodalan,” tegasnya di hadapan jajaran pemerintah daerah.


Menurutnya, banyak pedagang kini kehilangan sumber penghasilan setelah kebakaran melanda pasar. Kondisi itu membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, GEMPUR meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret. Tidak hanya pendataan bantuan, tetapi juga penyediaan lapak sementara bagi pedagang terdampak.

Para pedagang berharap Pemkab Lombok Timur menunjukkan keberpihakan terhadap korban kebakaran.

Mereka menilai penanganan pascakebakaran harus mengedepankan nilai kemanusiaan sebagaimana amanat sila kedua Pancasila.


“Kami hanya ingin bisa kembali berdagang dan memenuhi kebutuhan keluarga,” ungkap salah seorang pedagang dalam audiensi tersebut.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, bersama jajaran bidang pasar dan Kepala Pasar Pringgabaya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan, Hadi Faturahman menjelaskan, pembangunan lapak sementara dijadwalkan mulai dikerjakan minggu depan setelah berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait desain dan teknis.

Ia juga menyebut Bupati Lombok Timur telah berkoordinasi dengan tim rehabilitasi sarana dan prasarana pasar, yang akan melakukan justifikasi langsung di lapangan pada 3–5 Juli mendatang.

Sedangkan Kabid Penanganan Pasar Lalu Ansori Fauzan menambahkan, pembangunan lapak sementara menggunakan dana tak terduga dan saat ini masih dalam proses administrasi.

Untuk pembangunan pasar permanen, anggarannya berasal dari APBN yang dikerjakan tahun 2027 mendatang. Terkait permodalan, pemerintah masih berkomunikasi dengan Bank NTB Syariah. bantuan di atas Rp5 juta dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Jenderal GEMPUR, M. Zaini, serta perwakilan 50 Orang lebih  pedagang korban kebakaran.


Meski mendorong pembelaan maksimal terhadap pedagang, M. Zaini juga meminta masyarakat tetap bersabar mengikuti proses administratif yang berjalan di pemerintah daerah.

Ia mengingatkan bahwa dinas terkait tetap harus bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kepala Dinas memiliki aturan yang harus dipatuhi, jadi saya harap teman-teman juga bisa bersabar sembari kita kawal prosesnya,” ujarnya.

Audiensi berlangsung cukup dinamis. Sejumlah pedagang tampak menyampaikan aspirasi dengan nada emosional karena belum mendapatkan kepastian bantuan.

Sementara pihak Dinas Perdagangan disebut akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Ia mengatakan pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pedagang melalui Gempur.


“Gempur hadir untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kami sebagai pemerintah tentu memiliki kewajiban melayani masyarakat,” 

Para pedagang kini berharap pemerintah daerah segera menghadirkan solusi nyata. Terutama terkait bantuan modal usaha dan tempat berjualan sementara agar aktivitas ekonomi mereka bisa kembali berjalan. (red)